Insentif Bahan Baku Baterai, Jangan Malah Mematikan Produsen Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berencana untuk mengeluarkan insentif baru untuk pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan baku impor litium pada 2023.

Rencana ini dilakukan sebagai upaya mempercepat era elektrifikasi kendaraan bermotor, terutama urusan baterai. Mengingat seluruh kendaraan elektrifikasi menggunakan baterai dan merupakan komponen termahal yang digunakan.

Dengan rencana insentif ini, diharapkan bisa mendorong produksi baterai lokal dan bisa jadi semakin murah.

Baca juga: DPR Dukung Indonesia Jadi Pemain Industri Mobil Listrik

Dok. Wuling Baterai pada mobil HEV diisi melalui pengereman regeneratif.

Menanggapi hal itu, PT International Chemical Industry (Intercallin) sebagai produsen baterai lokal Indonesia yang sudah memproduksi cell lithium pada awal 2022 mengaku mendukung usulan terkait.

Hanya saja, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperjelas seperti bahan-bahan apa saja yang akan dibebaskan tarif impor dan durasi atau batas waktu pemberiannya.

"Industri baterai itu rangkaiannya panjang sekali dan masih banyak rantai industri yang kita belum punya, khususnya pada sektor hulu (pengolahan bahan mentah). Ini juga industrinya beda-beda meski sama-sama di sektor baterai (banyak cabang)," kata Direktur Pemasaran PT Intercallin Hermawan Wijaya kepada Kompas.com, Sabu (10/12/2022).

"Seperti ada pack, ada cell, material bahan baku cell, percusor, katoda, sampai bahan kimia, smelter, refinery, dan lainnya. Masing-masing itu punya bidangnya masing-masing dan butuh keilmuan atau keahlian khusus. Tentu manajemen produksinya berbeda pula," lanjut dia.

Baca juga: Persiapan untuk Adopsi Mobil Terbang di IKN pada 2024

Toyota/TMMIN Proses perakitan baterai pada mobil terbaru Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid di pabrik TMMIN, Karawang, Jawa Barat.

Jangan sampai, ujar Hermawan, pemberian pembebasan tarif impor bahan baku baterai ini tidak diperjelas karena berpotensi untuk mematikan industri lokal. Cukup beberapa sektor atau bagian yang memang diperlukan saja untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik.

Kemudian, apakah bahan terkait dapat menggunakan fasilitas perjanjian dagang bilateral atntara China dan Indonesia, atau Indonesia-Australia Comperhensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) karena litium kabarnya akan diimpor dari Negeri Kanguru.

"Lalu, apakah kebijakan ini untuk sesaat atau jangka panjang? Mungkin itu yang perlu untuk dipertanyakan karena bila jangka panjang, menurut saya juga kurang bagus," kata dia.