Tilang Manual Buat Beberapa Pelanggaran Memang Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak surat tilang manual ditarik pelanggaran lalu-lintas meningkat. Untuk itu, polisi kembali memberlakukan tilang manual untuk menjaring pelanggaran yang tak bisa dijangkau tilang elektronik.

Salah satu pelanggaran yang akan ditindak ialah pengendara yang mencopot pelat nomor, memalsukan pelat nomor, dan juga pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot brong atau racing.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, kebijakan untuk kembali melakukan tilang untuk beberapa pelanggaran tersebut merupakan kebijakan yang tepat mencegah tindakan kejahatan.

Baca juga: 5 Jalan di Solo yang Ditutup Sementara Saat Pernikahan Kaesang - Erina

Dokumentasi Ditrektorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Polisi memberhentikan pengemudi mobil yang menutupi pelat nomor kendaraan menggunakan lakban untuk menghindari tilang elektronik.

"Merupakan suatu inovasi dan kebijakan yang tepat untuk mempersempit ruang adanya pelanggaran hukum baru yang mengarah pada tindak pidana kejahatan," kata Budiyanto dalam keterangan resmi, Minggu (11/12/2022).

Budiyanto mengatakan, penggunaan tilang manual dengan sasaran pelanggaran tersebut sangat tepat untuk mengurangi tindak pidana pelanggaran, dan kejahatan seperti pemalsuan, tabrak lari, dan potensi kebisingan suara yang dapat mengganggu keselamatan berlalu-lintas.

"Hanya dalam pelaksanaan tetap adanya pengawasan yang ketat secara berjenjang untuk menghindari penyalahgunaan wewenang berupa pungli dan mencari-cari pelanggaran di luar apa yang sudah digariskan," kata Budiyanto.

Baca juga: Bahas Interior Sporty MINI Electric dan Kelapangan Kabinnya

KOMPAS.COM/BAYUAPRILIANO Dua orang yang motornya terjaring razia polisi dikenakan sanksi mengganti knalpot dan ban motor yang sesuai standar didepan Satlantas Purworejo pada Senin (29/8/2022).

"Penggunan tilang manual secara selektif terhadap pelanggaran tertentu wajib dimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat," kata dia.

Soal pelat nomor atau TNKB, kata Budiyanto, pelat nomor merupakan bukti legitimasi operasional kendaraan di Jalan. Di mana setiap kendaraan bermotor hukumnya wajib memasang TNKB.

Pelanggaran tersebut diatur dalam ketentuan pidana Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280 dengan acanaman pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Diskon Motor Aprilia Tembus Rp 240 Juta

M Chaerul Halim Pelang petunjuk jalur lambat dan lancar yang masih terpasang di Jalan Raya Margonda atau tepatnya setelah lampu merah Jalan Ir. H. Juanda, Depok.

Adapun modus pemalsuan TNKB merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Kemudian soal knalpot brong, Budiyanto mengatakan suara yang mengganggu telinga akan mengganggu keselamatan berlalu lintas demikian juga balapan liar berpotensi terjadinya kecelakaan dan taruhan judi.