Jual Mobil Listrik Tanpa Sediakan SPKLU, Konsumen Bisa Tuntut Produsen

Kompas.com - 28/08/2021, 08:22 WIB
Pertamina resmikan SPKLU komersial pertamanya di Fatmawati PertaminaPertamina resmikan SPKLU komersial pertamanya di Fatmawati

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah merek mulai memasarkan beberapa mobil listrik di pasar domestik Indonesia. Padahal sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) belum merata di seluruh daerah.

Sementara itu, SPKLU merupakan hak konsumen, terutama bagi mereka pemilik mobil listrik. Lantas, apakah produsen yang menjual mobil listrik tanpa sediakan charging station, bisa dituntut konsumen?

David Tobing, Praktisi Hukum Perlindungan Konsumen, mengatakan, penyediaan fasilitas pendukung sebuah produk menjadi kewajiban produsen, diler, maupun importir.

Baca juga: Gaji Per Bulan Harus Rp 12 Jutaan Baru Bisa Kredit Daihatsu Rocky

Taiwan rajai industri mobil listrikDok. Pixabay.com Taiwan rajai industri mobil listrik

Dalam hal ini, charging station setidaknya harus tersedia di bengkel resmi. Pada saat yang sama, produsen juga harus mendirikan fasilitas tersebut di daerah yang belum ada.

“Ini harusnya produsen bilang, “mohon maaf pak kami belum banyak fasilitas di sana”. Jadi dijelaskan dulu, kalau misalnya orangnya maksa dia tahu risikonya,” ujar David, dalam webinar (27/8/2021).

“Jangan semua dijual, tapi enggak berlomba-lomba dirikan fasilitas. Tentunya kalau kita di luar negeri, di Eropa, charging station sudah banyak di jalanan. Tentunya kalau kita mau menggalakkan ini, infrastrukturnya juga harus berbarengan, jangan terlambat,” kata dia.

Baca juga: Jadwal MotoGP Inggris 2021, Balapan Berpeluang Flag-to-flag

Ilustrasi SPKLU Shellshell.co.id Ilustrasi SPKLU Shell

Menurut David, yang juga berprofesi sebagai advokat, jika jumlah SPKLU tidak sebanding dengan jumlah mobil listrik yang beredar, suatu saat konsumen yang bakal mengalami kerugian.

Misal tidak bisa menggunakan mobil listrik seperti halnya mobil dengan mesin bakar internal, yang bisa bepergian ke tempat manapun. Kemudian juga ada potensi antrean panjang di SPKLU, dan lain sebagainya.

“Jadi itu harus dibuat rasionya, kalau misal dia jual berapa, di mana saja bengkelnya, di mana saja charging station-nya, sudah harus diperhitungkan,” ucap David, yang juga merupakan Ketua Komunitas Konsumen Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.