Ini Sanksi Travel Gelap yang Selundupkan Pemudik

Kompas.com - 03/05/2020, 03:22 WIB
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya larangan mudik Lebaran akibat kondisi pandemi corona, tak langsung membuat masyarakat patuh. Masih banyak sebagian besar masyarakat yang tetap nekat pergi balik ke kampung halaman.

Menariknya lagi, meski ada penjagaan ketat di akses-akses ke luar kota pun tak menjadi masyarakat yang mau mudik kehabisan akal.

Beragam cara dilakukan, mulai dengan menyewa jasa travel gelap, bersembunyi di angkutan truk, bahkan sampai ada yang rela mengumpat di dalam bagasi bus AKAP.

Sedikit miris, namun rupanya fenomen angkutan travel gelap bukanlah hal baru. Menurut Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, praktik jasa transportasi ilegal yang ditawarkan melalui sosial media bukan lah sesuatu yang baru.

Baca juga: Nissan Siapkan Kicks Bernapaskan GT-R

 

"Kegiatan tersebut sudah berlangsung lama dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut saat ini menjadi sorotan lantaran pemerintah resmi melarang mudik Lebaran sejak 24 April 2020 untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ucap Djoko dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

Adanya fenomena ini sebenarnya bisa disikapi secara ranah hukum yang berlaku. Menurut Djoko sanksinya bisa dikenalan pasal 93 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Karantin Kesehatan berupa penjara satu tahun dan denda Rp 100 juta.

Anggota Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memergoki sebuah truk menyelundupkan pemudik yang hendak keluar Jabodetabek di Pos Pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2020 di GT Cikarang Barat, Jumat (1/5/2020).ANTARA/Polda Metro Jaya Anggota Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memergoki sebuah truk menyelundupkan pemudik yang hendak keluar Jabodetabek di Pos Pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2020 di GT Cikarang Barat, Jumat (1/5/2020).

Untuk yang melanggar lalu lintas seperti menggunakan kendaraan pelat hitam dan angkutan barang dengan membawa penumpang, dapat dijerat sanksi pasal 303 dan 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mobil barang dilarang digunakan untuk angkut orang, kecuali ;

(a) rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasanara jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;


(b) untuk pengerahan atau pelatihan TNIdan/atau Kepolisian RI; dan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.