Kemenperin Bilang Industri Minta Zero ODOL Ditunda Sampai 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan Industri dikabarkan belum siap mengikuti kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan diterapkan secara penuh oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Januari 2023. Karena itu diminta agar ada pengunduran lagi hingga 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pegolahan Bahan Galian Non Logam Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Wiwik Pudjiastuti.

"Industri belum siap disebabkan hilangnya momentum persiapan pelaksanaan kebijakan Zero ODOL karena adanya pendemi Covid-19 mulai awal 2022 yang menyebabkan utilisasi industri sempat mengalami penurunan," ucap WIwik dalam keterangan resminya, disitat dari Money.Kompas, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Oknum Brimob Paksa Cabut Berkas Truk yang Kena Razia ODOL

Wiwik mengatakan, industri semen, keramik, dan bahan galian non-logam serta lainnya terus melakukan persiapan terkait pelaksanaan Zero ODOL. Namun demikian, belum bisa menerapkan secara penuh pada 2023.

Hal tersebut dikarenakan logistik dan distribusi bahan baku maupun produk industri sangat bergantung pada moda transportasi darat. Selain itu, sektor usaha lain yang belum siap adalah Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan angkutan minyak sawit mentah (CPO).

DOK. JASA MARGA Ilustrasi truk ODOL di jalan tol

Tetapi sejalan dengan Surat Kementerian Perindustrian Nomor 872/M-IND/12/2019 perihal Kebijakan Zero ODOL tertanggal 31 Desember 2019, Menteri Perindustrian (Menperin) meminta agar pelaksanaan Zero Odol 2021 oleh Kemenhub ditunda antara Tahun 2023-2025 dengan alasan memperhatikan jenis dan karakteristik industri.

"Penundaan ini dimaksud agar industri siap pada tahun 2023-2025. Jadi, sejalan dengan surat tersebut industri mau tidak mau mempersiapkan diri dan melakukan adjustmen terkait pemberlakuan Zero Odol tersebut," kata Wiwik.

Bila kebijakan Zero ODOL tetap dilakukan pada 2023, Wiwik mengatakan bakal ada kenaikan biaya logistik karena membebani industri di mana bisa menambah ritase truk yang berujung pada penambahan waktu loading dan unloading barang.

Baca juga: Karena ODOL, Tiap Tahun Perawatan Jalan Tol Makan Dana Rp 1 Triliun

Selain itu, kebijakan tersebut juga membuka potensi peningkatan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta biaya logistik yang berkontribusi sebesar 10-20 persen dari struktur biaya produksi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, lakukan pemotongan truk ODOL di Banyuwangi.

Kenaikan biaya logistik untuk mendapatkan bahan baku maupun dalam distribusi barang atau produk jadi ke konsumen, secara umum juga akan terjadi.

Biaya tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen dengan harga jual yang meningkat.

"Akibatnya, semua itu pada akhirnya mempengaruhi harga jual produk yang dihasilkan. Hal ini tentunya melemahkan daya saing industri, karena itu kalangan industri meminta agar penerapan Zero Odol secara penih ditunda menjadi 2025," ucap Wiwik.