Perpanjangan PPnBM-DTP 2022 Demi Mengurangi Efek Market Shock

Kompas.com - 12/02/2022, 08:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmitha menyebut bahwa perpanjangan program Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) tahun ini diberikan demi mengurangi market shock.

Pasalnya, setelah diberikan insentif selama Maret-Desember 2021, kini seluruh produk kendaraan bermotor yang dipasarkan di Indonesia harus menggunakan skema pungutan PPnBM pasca-harmonisasi (PP 74/2021).

Sehingga terdapat lompatan beban PPnBM yang signifikan yaitu dari 0 persen menjadi minimum 15 persen. Pada tahun sebelumnya, pungutan terkait mulai dari level 10 persen saja (PP 41/2013).

Baca juga: Selain LCGC, Ini Daftar Mobil Calon Penerima Insentif PPnBM

Ilustrasi penjualan mobil. ISTIMEWA Ilustrasi penjualan mobil.

Selain itu, perpanjangan PPnBM-DTP 2022 juga sebagai upaya dari pemerintah menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif nasional setelah terdampak pandemi Covid-19 di 2020 lalu.

"Dilanjutkannya insentif PPnBM DTP sekaligus akan mengurangi shock penjualan, serta dapat terus menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif nasional," kata Agus, Jumat (11/2/2022).

"Sekaligus, meningkatkan utilisasi dan kinerja sektor industri komponen otomotif termasuk, industri kecil menengah," ucap dia.

Adapun perkembangan industri otomotif nasional usai diberikan insentif pada tahun lalu, menurut data Kemenperin mampu melonjak hingga 113 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (Maret-Desember).

Baca juga: Hasil Tes MotoGP Mandalika Pukul 14.00 WITA, Marquez Tercepat

Ilustrasi penjualan mobilKOMPAS.com/STANLY RAVEL Ilustrasi penjualan mobil

Melihat manfaat yang besar dari kebijakan insentif diskon PPnBM DTP terhadap perekonomian di masa pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang program tersebut, sejak 2 Februari 2022.

Perpanjangan insentif masih berada dalam koridor keberlanjutan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022.

Langkah pemerintah itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.