Tuntutan Perusahaan Otobus Terus Bergulir Sampai OJK

Kompas.com - 03/05/2021, 10:22 WIB
Suasana terminal bus Kalideres, Selasa (13/4/2021). Kompas.com/Sonya TeresaSuasana terminal bus Kalideres, Selasa (13/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.comPerusahaan otobus (PO) menjadi salah satu sektor usaha yang merugi ketika adanya larangan mudik lebaran 2021. Walaupun memang tetap ada keberangkatan, namun untuk kepentingan selain mudik.

Selain itu, sejak masa pandemi Covid-19 di Indonesia, PO bus masih merugi hingga sekarang. Memang sempat terjadi peningkatan jumlah penumpang beberapa waktu lalu, namun masih tidak menutupi kerugian lebih dari satu tahun.

Oleh karena itu, ada beberapa tuntutan yang diminta dari PO bus kepada pemerintah agar tetap bisa bertahan.

Pemilik PO Sumber Alam Anthony Steven Hambali mengatakan, permohonan bantuan ini sudah sampai ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga: Hasil MotoGP Spanyol 2021, Jack Miller Bawa Ducati Kalahkan Yamaha

Para penumpang menaiki sebuah armada bus untuk pergi ke luar daerah tujuan dari Kota Tasikmalaya menjelang dimulainya pertama puasa, Senin (12/4/2021).KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHA Para penumpang menaiki sebuah armada bus untuk pergi ke luar daerah tujuan dari Kota Tasikmalaya menjelang dimulainya pertama puasa, Senin (12/4/2021).

“Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI sudah bersurat ke Kemenkeu dan OJK, saat ini masih dalam proses,” ucap Anthony kepada Kompas.com, Minggu (2/5/2021).

Anthony mengatakan, para pengusaha bus mengusulkan bantuan untuk pengemudi dan kru, keringanan pajak, dan kalau bisa pemutihan atau potongan pokok pinjaman. Dia mengatakan kalau nilai aset saat ini sedang jatuh.

Selain itu, Kurnia Lesani Adnan, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) serta Direktur Utama PO SAN mengatakan, pihaknya minta pemerintah memberikan relaksasi dan stimulus perbankan dan pembiayaan.

Baca juga: Berlaku 6 Mei, Ingat Lagi Syarat Perjalanan Darat Saat Larangan Mudik

Selain itu, tahun lalu memang ada stimulus dari pemerintah untuk PO bus, namun pembagiannya kurang merata. Namun untuk tahun ini, operator angkutan umum sudah melakukan pendataan lewat sistem My Organda.

“Masing-masing kru mendownload aplikasi dan memegang akun ini (My Organda). Data yang sudah dimasukkan ke Kemenko Perekonomian akan disalurkan melalui aplikasi ini,” kata pria yang akrab disapa Sani kepada Kompas.com.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X