Izin Karoseri yang Melanggar Aturan Dimensi Bakal Dicabut

Kompas.com - 26/02/2022, 13:02 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Bengkel karoseri yang nekat melanggar aturan kelebihan dimensi (over dimension) pada truk angkutan barang akan ditindak oleh kepolisian.

Penindakan yang akan dilakukan polisi terhadap bengkel karoseri yang melanggar, yakni dengan memberikan sanksi pencabutan izin usaha.

Baca juga: Catat, Ini 7 Pelanggaran yang Diincar di Operasi Keselamatan Jaya 2022

Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Suryonugroho menegaskan pelanggaran over dimension pada kendaraan itu tertuang pada Pasal 277 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

"Ini kejahatan lalu lintas yang bisa disidik menggunakan berita acara biasa, dikirim ke kriminal. Penyidik bisa memberi rekomendasi agar karoseri yang membuat itu agar dicabut izinnya," ujar Agus seperti dikutip Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Truk ODOLBUDI SETIYADI Truk ODOL

Tidak hanyan pencabutan izin usaha, karoseri dan pemilik kendaraan yang melanggar aturan tersebut terancam sanksi pidana penjara dan denda puluhan juta rupiah.

"Over dimensi ancamannya 1 tahun pidananya, kalau dendanya Rp 24 juta. Di samping hukuman 1 tahun dan denda kita bisa menyarankan izinnya agar dicabut," ucap Agus.

Baca juga: Bukan Pamer Moge, Indra Kenz Cuma Posting Vixion dan Scoopy

Agus mengatakan pihaknya telah menangani dua kasus kendaraan over dimension yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sementara, kasus yang masih dalam proses hukum disebut ada sebanyak 10 kasus.

"Saya pernah menyidik kasus over dimensi Jateng tetapi proses pembuatan dimensinya di Banten. Ada dua yang sudah inkrah 2, dan yang dalam proses ada 10," ucapnya.

Kemenhub gelar razia truk ODOL di CikampekKEMENHUB Kemenhub gelar razia truk ODOL di Cikampek

Ia memastikan penindakan hukum akan terus ditegakkan bagi pelanggar peraturan tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengambil langkah restorasi justice.

Baca juga: Soal Kehadiran Honda U-Go, Ini Jawaban AHM

"Tapi kita akan lihat, semangat kita memang penindakan tapi bisa juga restorative justice," kata Agus.

Seperti yang diketahui, kebijakan Zero ODOL (over dimension over load) menjadi salah satu langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menekan angka kecelakaan. Aturan ini sebelumnya direncanakan berlaku 2021, namun mundur menjadi 2023.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.