Kata Kemenhub Aturan Perjalanan Merujuk SE 14 Gugus Tugas

Kompas.com - 26/07/2021, 12:31 WIB
Warga mengendarai motor melintasi di Pos Penyekatan Mobilitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Selasa (20/7/2021). Mobilitas warga di kawasan aglomerasi terpantau lebih rendah dibandingkan di hari biasa masa PPKM Darurat menyusul himbauan Menteri Agama untuk membatasi aktivitas warga untuk bepergian atau mudik pada Hari Raya Idul Adha. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoWarga mengendarai motor melintasi di Pos Penyekatan Mobilitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Selasa (20/7/2021). Mobilitas warga di kawasan aglomerasi terpantau lebih rendah dibandingkan di hari biasa masa PPKM Darurat menyusul himbauan Menteri Agama untuk membatasi aktivitas warga untuk bepergian atau mudik pada Hari Raya Idul Adha. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), resmi mengumumkan bila penerapan PPKM Level 4 diperpanjang sampai 2 Agustus 2021.

Ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan berupa pelonggaran di beberapa sektor. Sementara untuk pelaku perjalanan, baik menggunakan transportasi umum dan pribadi, sejauh ini ternyata aturanya masih sama.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati, pihaknya merujuk pada Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 nomor 14 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Covid-19.

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Begini Aturan Operasional Transportasi Umum

"Selama ini untuk syarat perjalanan kami merujuk pada SE yang diterbitkan Satgas Covid 19. Hingga hari ini rujukan kami kembali ke SE Satgas no 14 tahun 2021," ucap Adita kepada Kompas.com, Senin (26/7/2021).

Penyekatan di JTTS Hutama karya Penyekatan di JTTS

Lebih lanjut Adita mengatakan, pelaku perjalanan tetap wajib menunjukkan beberapa dokumen. Mulai dari kartu vaksi minimal dosis awal, dan hasil negatif dari PCR yang berlaku 2x24 jam untuk pesawat, dan PCR atau Antigen untuk perjalanan selain transportasi udara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara untuk perjalanan antar wilayah aglomerasi, seperti kawasan Jabodetabek, ditegaskan juga tetap membawa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau keterangan.

"Kartu vaksi suntikan pertama dan PCR atau antigen juga untuk transpotasi selain udara. Adapun untuk (perjalanan) aglomerasi, diwajibkan menunjukkan STRP atau surat keterangan," ucap Adita.

Baca juga: Keluar dan Masuk Tol Jakarta-Cikampek Harus Tunjukkan STRP

"Kami akan lakukan penyesuaian jika nanti dari Satgas akan mengeluarkan ketentuan yang baru," kata Adita.

Pada SE 14 Satgas Covid-19 dijelaskan untuk perjalanan jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa serta Pulau Bali, dengan seluruh moda transportasi, wajib menunjukkan kartu vaksin dosis awal dan hasil negatif PCR atau Antigen.

Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek).Dok. Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

Sementara untuk sektor transportasi darat dengan kendaraan umum atau pribadi, kartu vaksin juga tetap wajib bersama hasil negatif PCR atau antigen.

Namun aturan kartu vaksin, hasil negatif PCR atau antigen, tidak diwajibkan untuk perjalanan aglomerasi. Hal ini berlaku baik menggunakan moda transportasi darat umum atau pribadi.

 

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.