Era Elektrifikasi, Kemenperin Tantang industri Recycle Baterai Lokal

Kompas.com - 29/10/2020, 09:22 WIB
Ilustrasi kendaraan listrik stanlyIlustrasi kendaraan listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian ( Kemenperin) tengah berupaya meningkatkan nilai tambah terhadap pengolahan limbah melalui peran industri daur ulang atau recycle industry pada kendaraan listrik berbasis baterai.

Langkah strategis ini diambil untuk mendorong pengembangan teknologi baterai dalam negeri guna mendukung pembangunan industri kendaraan listrik nasional.

Pasalnya, dalam menjadikan Indonesia sebagai pemain utama pada jenis kendaraan terkait terdapat kendala mengenai penyediaan bahan baku mineral lithium. Sehingga, proses recovery lithium dari daur ulang baterai bekas patut dilakukan sebagai upaya subsitusi impor komponen baterai.

Baca juga: Kata Kemenperin Soal Pentingnya Relaksasi Pajak Nol Persen

Baterai Mobil Listrik Nissan Leaf Foto: Wikipedia/H.Kashioka Baterai Mobil Listrik Nissan Leaf

Hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di mana industri yang menghasilkan subsitusi impor akan didorong untuk tumbuh seperti, industri mesin, kimia, logam, elektronik, dan kendaraan bermotor.

"Dampak positif dari subsitusi impor ialah adanya penyerapan tenaga kerja, peningkatan kemauan belanja dalam negeri dengan semakin bertambahnya TKDN dari produk yang dihasilkan, serta peningkatan pasar ekspor," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Doddy Rahadi, Rabu (28/10/2020).

"Lebih jauh, kita tidak lagi bergantung pada negara lain," lanjut dia.

"Diperlukan upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada sekaligus upaya untuk substitusi impor komponen baterai, yang ditunjang oleh hilirisasi industri baterai lithium. Hal ini merupakan tantangan bagi akademisi, pelaku industri, pemerintah, peneliti, perekayasa serta asosiasi dalam negeri untuk mewujudkan hal tersebut," ujar Doddy lagi.

Baca juga: Nyalakan Mesin Mobil dengan Cara Didorong Bikin Transmisi Rusak?

Ilustrasi proses charge mobil listrik Hyundai IoniqKOMPAS.com/Ruly Ilustrasi proses charge mobil listrik Hyundai Ioniq

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah bertekad untuk mempercepat era elektrifikasi kendaraan bermotor di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No.55/2019.

Regulasi ini mengatur percepatan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL-BB) dengan pemberian insentif, penyediaaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik, pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL-BB, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan penerbitan Perpres No. 55/2019 merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan industri kendaraan listrik.

Menurut dia, Indonesia sangat berpotensi dalam penumbuhan pasar kendaraan bermotor listrik.

Baca juga: Kemenperin Sebut Ada Konsorsium Besar Pabrik Baterai di Indonesia

Hanya saja, tantangan Indonesia ada pada produksi baterai kendaraan listrik karena penyediaan sumber lithium hanya ada di Australia, Chili, dan Argentina.

Adapun perusahaan recycle baterai di Tanah Air saat ini ialah PT Indonesia Puqing Recycling Technology yang pabriknya berada di Morowali, Sulawesi Tengah.

Manager Indonesia Puqing Recycling Technology Li Liang, menyampaikan kini pihaknya siap memproduksi baterai melalui proses recycle dari baterai bekas meskipun untuk prosesnya masih terkendala dengan perijinan, mengingat baterai bekas tergolong ke dalam limbah Bahan Beracun dan Berbahaya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X