Kemenperin Sebut Ada Konsorsium Besar Pabrik Baterai di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan, hilirisasi nikel akan memberikan dampak positif bagi sektor otomotif.

Selain mampu meningkatkan nilai rantai pasok produksi atas baja dan stainless steel, kegiatan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk produksi baterai bagi kendaraan bermotor listrik atau electric vehicle (EV).

"Indonesia memiliki resource nikel yang sangat banyak, ini dapat dimanfaatkan untuk produksi baterai. Selama ini, 63 persen hilirisasi nikel larinya ke stainless steel, hanya sekitar 23 persen ke baterai sampai turbin. Nah, nanti kita kembangkan," ujar Taufiek dalam webinar 'Prospek Pemulihan Ekonomi Sektor Industri Otomotif Nasional', Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Kemenperin Masih Menanti Pembebasan Pajak Pembelian Mobil Baru

KOMPAS.com/Ruly Ilustrasi proses charge mobil listrik Hyundai Ioniq

Namun, untuk membuat baterai yang dapat digunakan pada kendaraan bermotor, dibutuhkan lithium. Sementara komponen ini hanya tersedia di China dan Australia.

"Ini yang jadi tantangan. Jangan sampai barang kita (hasil olahan nikel) di ekspor ke luar (untuk dirakit jadi baterai lithium-ion). Tapi kita harus buat pabrik di sini, lithium-nya saja yang kita ambil (impor) karena itu sebagai navigator untuk memacu baterai," ucap Taufiek.

"Kalau terbalik, malah tidak ada nilai tambah dan pada akhirnya tidak dapat jadi salah satu pemain utama di era elektrifikasi. Oleh karena itu pemerintah mendukung sekali dalam pembangunan smelter-smelter dan hilirisasi nikel," lanjut dia.

Pada kesempatan sama, Taufiek juga menyebut bahwa dalam waktu dekat akan ada investasi konsorsium untuk pembangunan baterai di Indonesia. Tapi ia belum bisa katakan secara detil.

"Ya, sekarang juga mau ada investasi konsorsium mengenai pabrik baterai. Nah setelah ini harus dipikirkan, OEM mau tidak menerima atau in line dengan baterai yang diproduksi nanti," katanya.

Baca juga: Luhut Ngotot Dorong Pengembangan Mobil Listrik di Indonesia

KOMPAS.com/Amran Amir Proses Peleburan Bijih Nikel di Smelter PT Vale Indonesia Tbk, Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Tantangan dari Thailand

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai pemain utama dalam kendaraan listrik tak lepas dari tantangan negara-negara tetangga, khususnya Thailand.

Negeri gajah putih tersebut berencana untuk membebaskan tarif bea masuk suku cadang yang digunakan untuk merakit mobil listrik (CKD) agar menjadikan pasar kendaraan listrik lebih seksi karena harganya tak jauh berbeda dengan mobil konvensional.

Lebih jauh, langkah itu mampu merangsang investor otomotif untuk melakukan penanaman modal tambahan agar bisa memproduksi kendaraan listrik di sana.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Pengunjung menyaksikan pameran otomotif Telkomsel Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019). Pameran otomotif terbesar ini akan berlangsung hingga 5 Mei 2019 mandatang.

Menanggapi tantangan tersebut, Taufiek menyebut bahwa Indonesia masih akan berfokus pada peta jalan yang sudah dibuat sesuai dengan Perpres 55/2019 tentang kendaraan listrik dan fokus membangun industri baterainya.

"Kita juga sebetulnya telah memberikan beragam instrumen agar investor masuk ke Indonesia. Salah satunya, nanti kita berikan stimulus bagi mereka yang komitmen untuk membangun industri (kendaraan listrik) di dalam negeri dan memberikan kesempatan untuk CBU dulu," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Bidang Perekonomian, Atong Soekirman yang menyebut bahwa isu paling penting pada kendaraan listrik adalah baterai.

"Baterai pada kendaraan listrik itu sangat mahal, itu isu yang penting untuk bisa menumbuhkan demand (harga kendaraan listrik jadi murah). Sebab, sebenarnya ini ujungnya ada pada penerimaan pasar," ujar dia.

Baca juga: Lebih Murah, Thailand Pangkas Tarif Bea Masuk Suku Cadang Mobil Listrik

Foto: Wikipedia/H.Kashioka Baterai Mobil Listrik Nissan Leaf

Adapun dalam menyukseskan Perpres 55/2020, lanjut Atong, ada dua pilihan yang patut diambil oleh pemangku kebijakan terkait. Yakni, hard landing atau soft landing.

"Kalau hard, berarti langsung pindah sementara jika pakai yang soft kita tetap pertahankan yang sudah ada tapi secara perlahan presentasenya dikecilkan," tuturnya.

"Harus diingat juga, saat melakukan shifting ada 20-40 persen industri komponen yang akan hilang. Ini patut dikaji bagaimana dampak ekonomi dan lain-lainnya. Tak lupa juga menyangkut standar harus dikomunikasikan dengan selaras seperti plug," ucap Atong.