VW Terlibat Spionase di Brasil [Bagian 1]

Sao Paulo, KompasOtomotif - Grup Volkswagen melakukan aksi spinonase dengan memata-matai kegiatan para aktivis serikat buruh pada era 1980-an. Menurut data yang dilansir Reuters (5/9/2014), VW menyuplai informasi sensitif menyangkut tuntutan kenaikan gaji buruh dan diskusi pribadi, pada pihak militer yang pada zaman itu dikenal diktator.

Perusahaan diam-diam memantau para pekerja termasuk para pimpinan serikat buruh. Salah satu tokoh yang paling diincar, adalah Luiz Inacio da Silva, yang kemudian menjabat sebagai presiden Brasil periode 2003-2010 dan hingga kini masih menjadi tokoh politik paling berpengaruh di Negeri Samba.

Dokumen ini itemukan dalam arsip pemerintahan yang dikumpulkan oleh "Komisi Kebenaran Nasional" yang dibentuk atas permintaan pimpinan pemerintaan Brasil saat ini, Presiden Dilma Rousseff. Orang nomor satu di Brasil itu, berniat menyelidiki berbagai pelanggaran yang terjadi periode 1964-1985.

Aksi spionase
Reuters melaporkan bulan lalu, kalau komisi telah menemukan lusinan perusahaan termasuk VW, dan pabrikan otomotif asing lain yang melakukan aksi spionase. Membantu para militer untuk memetakan aktivitas serikat pekerja di era 1980-an untuk menekan aksi kerusuhan oleh buruh.

Kini, menurut pimpinan komisi, 20 halaman dokumen yang dilabeli "rahasia" diberikan VW pada pihak militer pada 1983 dan 1984. Bukti ini menjelaskan apa yang sudah dilakukan perusahaan lebih jauh dari sekedar bisnis. Mengumpulkan informasi internal dan melakukan tindak intelegen pada kegiatan serikat buruh dan membaginya pada pihak militer.

Informasi seperti itu, biasanya digunakan pihak kepolisian untuk memantau, mengucilkan, dan menahan aktivis serikat pekerja sehingga bisa membatalkan aksi di masa depan, jelas Sebastiao Neto, salah satu anggota Komisi Kebenaran Nasional. Perusahaan mendapat informasi ini dari beberapa pekerja yang mendapat perlakuan khusus.

"Dokumen ini menunjukkan dengan kejelasan luar biasa bagaimana perusahaan diminta pemerintah untuk membantu mereka menyelesaikan masalah terhadap para pekerja mereka," jelas Neto.

Beberapa jaksa Brasil mengatakan, perusahaan bisa menghadapi tuntutan hukum atau ganti rugi jika terbukti ikut andil dalam pelanggaran hak azazi manusia terhadap pekerja mereka di era diktator.