PPKM Darurat, Ojek dan Taksi Online di DKI Wajib Kantongi STRP

Kompas.com - 12/07/2021, 10:52 WIB
Anggota TNI dan Polri melakukan penyekatan kendaraan saat PPKM Darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (5/7/2021). Penyekatan ini mengakibatkan kemacetan parah di ruas Jalan Raya Lenteng Agung. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOAnggota TNI dan Polri melakukan penyekatan kendaraan saat PPKM Darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (5/7/2021). Penyekatan ini mengakibatkan kemacetan parah di ruas Jalan Raya Lenteng Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain pekerja dan pelaku perjalanan baik yang menggunakan transportasi pribadi atau umum, rupanya ojek dan taksi online yang beroperasi di daerah Jakarta juga wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Pegawai atau STRP.

Aturan baru ini tertuang di Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Nomor 282 Tahun 2021 tentang, Petunju Teknis Pembatasan Layanan Transportasi Umum dan Pemanfaatan Jalur Khusus Bus Transjakarta Untuk Layanan Ambulans, Mobil Jenazah, dan Mobil Pengangkut Oksigen Pada Masa PPKM Darurat.

Dalam keputusan pertama hingga ketiga, dijelaskan ketentuan perjalanan dan STRP dengan bunyi ;

Baca juga: Volume Lalu Lintas di Jakarta Turun Signifikan Selama PPKM Darurat

"Kesatu : Perjalanan dengan transportasi umum yang diperbolehkan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat meliputi:
a. Perjalanan orang berkategori sektor esensial atau sektor kritikal;
b. Perjalanan untuk pemesanan/pengantaran barang yang berkategori sektor esensial atau sektor kritikal.

Anggota TNI dan Polri melakukan penyekatan kendaraan saat PPKM Darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (5/7/2021). Penyekatan ini mengakibatkan kemacetan parah di ruas Jalan Raya Lenteng Agung.KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Anggota TNI dan Polri melakukan penyekatan kendaraan saat PPKM Darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (5/7/2021). Penyekatan ini mengakibatkan kemacetan parah di ruas Jalan Raya Lenteng Agung.

Kedua : Penumpang transportasi umum untuk perjalanan orang berkategori sektor esensial atau sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf a wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) yang diajukan secara kolektif oleh Penanggungjawab Perusahaan/Badan Usaha tempat yang bersangkutan bekerja;

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga : Pengemudi transportasi online (mobil dan sepeda motor) wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) yang diajukan secara kolektif oleh Penanggungjawab Perusahaan Aplikasi."

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membenarkan soal kewajiab STRP untuk ojek dan taksi online tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya pembatasan bagi angkutan transportasi umum di masa PPKM Darurat.

Baca juga: Berikut Estimasi PPnBM Mobil Listrik yang Berlaku Oktober 2021

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Dinas Perhubungan DKI Jakarta (@dishubdkijakarta)

 

"Betul, jadi pengendara ojek online atau taksi online juga wajib memiliki STRP dan syarat perjalanan lain, seperti kartu vaksin mininam tahap awal. Pada penyekatan mereka harus menujukkan kepada petugas," ucap Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo kepada Kompas.com, Minggu (11/7/2021).

Adapun aturan baru tersebut, merujuk pada Surat Edaran nomor 49 yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) soal tambahan syarat perjalanan di kawasan aglomerasi yang wajib memiliki STRP.

Sejumlah calon penumpang mengantre saat pemeriksaan dokumen Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2021). Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan soal kewajiban membawa STRP atau surat tugas bagi pengguna KRL Commuterline yang berlaku mulai Senin (13/7/2021) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAH Sejumlah calon penumpang mengantre saat pemeriksaan dokumen Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2021). Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan soal kewajiban membawa STRP atau surat tugas bagi pengguna KRL Commuterline yang berlaku mulai Senin (13/7/2021) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Tak hanya ojek dan taksi online saja, para awak di transportasi umum lainnya juga sama, termasuk untuk layanan Transjakarta. Sementa untuk pegawai kementerian, lembaga, daerah, dan kegiatan mendesak yang sifatnya untuk penanganan medis Covid-19 dikecualikan

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.