Menyikapi Razia Knalpot Bising yang Sedang Giat Dilakukan Polisi

Kompas.com - 22/03/2021, 08:22 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian akan terus menindak pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan dan memakai knalpot bising yang mengganggu masyarakat.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan penindakan kepada pemotor yang masih menggunakan knalpot bising.

“Lakukan penindakan terhadap pengendara motor dengan knalpot yang menyebabkan polusi suara atau knalpot bising,” kata Fadil dikutip Antara, Sabtu (20/3/2021).

Baca juga: Sunmori yang Tidak Tertib, Siap-siap Dibubarkan

Razia knalpot bising Foto: Twitter TMC Polda Metro Jaya Razia knalpot bising

Jusri Pulubuhu, Founder and Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), mengatakan, perintah penindakan knalpot bising memang diatur undang-undang.

"Wacana Kapolda soal knalpot, pendekatan ketertiban untuk pengguna jalan yang ugal-ugalan itu kebijakan yang sudah ada dan tertuang di dalam Undang-Undang lalu lintas," katanya kepada Kompas.com, Minggu (21/3/2021).

Jusri mengatakan, mengapa terkesan hanya mengincar pesepeda motor karena saat ini polusi suara yang dihasilkan knalpot kendaraan paling banyak dari pengguna motor.

"Polusi suara atau tingkat kebisingan yaitu knalpot khususnya sepeda motor, karena mereka lebih banyak mencerminkan polusi suara tersebut," katanya.

Baca juga: Ditindak Tegas, Banyak yang Jadikan Sunmori Ajang Kebut-kebutan

Remaja 16 tahun Rafly kiri) ditilang polisi dalam razia Sunmori di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (7/3/2021). 
WARTA KOTA Live.com/Desy Selviany Remaja 16 tahun Rafly kiri) ditilang polisi dalam razia Sunmori di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (7/3/2021).

Jusri mengatakan, kebijakan penegakan hukum dengan menindak pemotor yang masih memakai knalpot bising sah di mata hukum.

Tingkat kebisingan knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009, serta UU No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

"Saat sekarang ada pejabat ingin penegakan, saya rasa bukan hal baru dan kita harus menerima hal ini. Karena itu bukan sesuatu hal yang reaktif," kata Jusri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.