PSBB Ketat Jawa-Bali, Bagaimana Nasib Operasional Bus AKAP?

Kompas.com - 08/01/2021, 07:22 WIB
Sejumlah warga membawa barang bawaan menuju bis antar provinsi untuk mudik lebih awal di Terminal Bus Pakupatan, Serang, Banten, Kamis (23/4/2020). Meski pemerintah melarang mudik lebaran tahun 2020, sejumlah warga tetap pulang ke kampung halamannya sebelum puasa dengan alasan sudah tidak ada pekerjaan meski nantinya harus menjalani isolasi mandiri. ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANSejumlah warga membawa barang bawaan menuju bis antar provinsi untuk mudik lebih awal di Terminal Bus Pakupatan, Serang, Banten, Kamis (23/4/2020). Meski pemerintah melarang mudik lebaran tahun 2020, sejumlah warga tetap pulang ke kampung halamannya sebelum puasa dengan alasan sudah tidak ada pekerjaan meski nantinya harus menjalani isolasi mandiri.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai 11 hingga 25 Januari 2021, pemerintah pusat akan menerapkan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa dan Bali.

Beberapa aktivitas akan dibatasi, mulai dari perkantoran dengan work from home (WFH) sebanyak 75 persen, sampai sektor transportasi umum yang kapasitas dan jam operasionalnya ikut dibatasi.

Namun bagaimana aturan mainnya, apakah akan ada pembatasan atau larangan untuk operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP) seperti saat PSBB pertama kali?

Baca juga: PSBB Jawa-Bali Diperketat, Ojol Berharap Tetap Bisa Beroperasi

Menjawab hal ini, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, sejauh ini Kemenhub belum menerbitkan beleid baru terkait PSBB ketat Jawa dan Bali.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau pengamanan libur Natal dan tahun baru 2021 di rest area Km 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Rabu (23/12/2020).Polri Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau pengamanan libur Natal dan tahun baru 2021 di rest area Km 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Rabu (23/12/2020).

"Sejauh ini kami belum mengeluarkan regulasi baru, sementara akan berjalan seperti saat ini yang merujuk pada Surat Edaran (SE) nomor 3 Tahun 2020 yang berlaku sampai 8 Januari 2021," ucap Adita saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

Namun demikian, Adita menjelaskan aturan lebih lengkapnya nanti akan mengacu pada SE dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sendiri.

Bila ada perubahan untuk yang penerapan PSBB Jawa dan Bali, otomatis Kemenhub juga akan melakukan penyesuaian.

"Untuk sekarang ini sedang dilakukan pembahasan bersama Satgas dan kementerian serta lembaga terkait. Jadi sejauh ini kami masih dari SE 3 Tahun 2020 itu," kata Adita.

Baca juga: Penumpang Bus AKAP Wajib Test Antigen, Jadi Celah buat Travel Gelap

Penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (3/1/2021). Berdasarkan data Dishub Terminal Kampung Rambutan per tanggal 2 Januari 2021 jumlah penumpang bus yang tiba di Jakarta sebanyak 34.220 penumpang, sementara pemudik yang diberangkatkan menuju luar Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan sebanyak 15.059 penumpang.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (3/1/2021). Berdasarkan data Dishub Terminal Kampung Rambutan per tanggal 2 Januari 2021 jumlah penumpang bus yang tiba di Jakarta sebanyak 34.220 penumpang, sementara pemudik yang diberangkatkan menuju luar Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan sebanyak 15.059 penumpang.

Seperti diketahui, SE 3 Tahun 2020 yang dirilis Satgas Covid-19 merupakan regulasi yang dibuat untuk mengatur mobilitas saat libur Natal dan tahun baru lalu.

Bila memang penerapannya masih sama, artinya ada kewajiban untuk menyertakan hasil negatif rapid test bagi calon penumpang bus AKAP. Sementara untuk pengguna mobil pribadi yang ke luar kota, pelaksanaan rapid antigen sifatnya hanya imbauan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X