Regulasi Truk ODOL Ditunda, Pemerintah Tak Peduli Keselamatan Jalan

Kompas.com - 28/02/2020, 06:51 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (paling kanan, baju putih memakai topi) saat meninjau uji coba bersama dengan PT Jasa Marga, Ditjen Hubdat dan Kepolisian di jembatan timbang Weigh-In-Motion (WIM) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 9 pada Minggu (22/9/2019) DOKUMENTASI KEMENHUBMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (paling kanan, baju putih memakai topi) saat meninjau uji coba bersama dengan PT Jasa Marga, Ditjen Hubdat dan Kepolisian di jembatan timbang Weigh-In-Motion (WIM) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 9 pada Minggu (22/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penundaan program pemberantasan kendaraan over dimension over load (ODOL), disebut salah satu bentuk atas ketidakpedulian Pemerintah Republik Indonesia terhadap keselamatan jalan.

Sebagaimana dikatakan Pengamat transportasi dan keselamatan berkendara dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, kendaraan ODOL selama ini berkontribusi secara signifikan terhadap keberlangsungan perekonomian nasional.

"Dalam hal ini ialah tingkat kecelakaan lalu lintas dan membengkaknya anggaran pemeliharaan jalan. Jadi, penundaan program pemberantasan ODOL menunjukkan betapa sangat tidak pedulinya pada keselamatan bertransportasi dan kerugian negara." ujarnya kepada Kompas.com, di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Bukan Cuma Molor, Regulasi Truk ODOL Makin Longgar

Razia ODOL di Jagorawi Razia ODOL di Jagorawi

Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, lanjut Djoko, biaya pemeliharaan akibat kendaraan ODOL yang beroperasi di jalan tol dan non-tol adalah Rp 43,45 triliun per tahun.

Sementara berdasarkan data Korlantas Polri, pelanggaran ODOL menduduki peringkat ke empat dari 11 jenis pelanggaran lalu lintas selama 2019, yakni 136.470 kasus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Berdasarkan data tersebut, pembengkakan anggaran pemeliharaan jalan tidak sebanding dengan penerimaan pajak dari aktivitas bisnis para pengusaha yang masih tetap menginginkan perpanjangan masa bebas ODOL hingga 2024. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk menunda," kata Djoko.

"Jika terjadi kecelakaan, infrastruktur rusak, Kemenperin dan Menperin juga harus bisa menanggung risikonya baik material maupun immaterial karena jadi pihak yang menginginkan penundaan program ODOL," kata Djoko.

Baca juga: Langkah Produsen Tekan Populasi Truk ODOL di Jalan

Razia ODOL di Jagorawi Razia ODOL di Jagorawi

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan sebelumnya mencanangkan program bebas ODOL pada 2021. Hal ini pun mulai dijalankan dengan adanya sterilisasi berupa sanksi sampai pemotongan unit truk yang terbukti ODOL.

Dasar pemberantasan ODOL ini tertulis pada Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 mengenai Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) atau Pelanggaran Ukuran Lebuh (Over Dimension).

Namun disaat program ODOL mulai berjalan karena banyaknya angka kecelakaan yang terjadi, Menteri Perindustrian justru meminta Menteri Perhubungan untuk menunda program tersebut.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.