Larangan Truk ODOL Ditunda, Pengamat Transportasi Bilang Menperin Harus Tanggung Jawab

Kompas.com - 28/02/2020, 06:32 WIB
Razia ODOL di Jagorawi Razia ODOL di Jagorawi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penertiban pelanggaran kendaraan over dimension over load (ODOL) di jalan tol dan non-tol, ditunda hingga 1 Januari 2023. Sebelumnya aturan itu akan diterapkan pada 2021.

Hal ini terungkap usai Rapat Pembahasan Kebijakan Penanganan ODOL yang digelar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Direktur Gakkum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol Kusharyanto, di Kantor Kementerian PUPR, di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Adapun alasan penundaan program pemberantasan kendaraan ODOL (Zero ODOL) ini lantaran munculnya ketidakpastian ekonomi global beberapa waktu belakangan dan mempertimbangkan berbagai hal lainnya.

Baca juga: Langkah Produsen Tekan Populasi Truk ODOL di Jalan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (paling kanan, baju putih memakai topi) saat meninjau uji coba bersama dengan PT Jasa Marga, Ditjen Hubdat dan Kepolisian di jembatan timbang Weigh-In-Motion (WIM) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 9 pada Minggu (22/9/2019)DOKUMENTASI KEMENHUB Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (paling kanan, baju putih memakai topi) saat meninjau uji coba bersama dengan PT Jasa Marga, Ditjen Hubdat dan Kepolisian di jembatan timbang Weigh-In-Motion (WIM) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 9 pada Minggu (22/9/2019)

Pengamat transportasi dan keselamatan berkendara dari Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno, menyayangkan keputusan tersebut. Pasalnya, kendaraan berat yang kelebihan dimensi dan muatan sudah meresahkan warga.

"Dampak ODOL terhadap infrastruktur dan lingkungan telah menyebabkan kerusakan jalan, jembatan, hingga pelaku kecelakaan lalu lintas. Bahkan Kementerian PUPR sendiri menyebut kerugian negara mencapai Rp 43 triliun untuk perbaikan jalan nasional akibat dilewati truk-truk ODOL," katanya saat dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Lalu, pelanggaran ODOL juga menduduki peringkat ke empat dari 11 jenis pelanggaran lalu lintas versi Korlantas Polri. Pertama itu pelanggaran surat menyurat (28 persen), lalu pelanggaran marka jalan (26 persen), kemudian pelanggaran terkait penggunaan sabuk pengaman (16 persen)," ucap Djoko.

Sementara pelanggaran karena ODOL, jelas Djoko, ialah 10 persen dari total pelanggaran lalu lintas yang terjadi sepanjang 2019, yaitu 1.376.956 kasus.

Baca juga: Adab Ketika Ingin Menyalip Truk atau Bus

Razia ODOL di Jagorawi Razia ODOL di Jagorawi

 

"Kalau dijumlahkan, itu berarti 136.470 kasus terkait kendaraan ODOL. Berarti, secara rata-rata per hari ada 378 angkutan barang yang melanggar lalu lintas dalam bentuk ODOL. Bayangkan saja kalau pencegahannya ini ditunda terus," kata dia.

Oleh sebab itu, Djoko berpandangan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang gencar menolak pemberlakuan bebas ODOL harus menanggung risiko tersebut.

"Jika terjadi kecelakaan, infrastruktur rusak, Kemenperin dan Menperin juga harus bisa menanggung risikonya baik material maupun immaterial," kata Djoko.

Ia juga berharap, Kemenperin dan Menperin membuat program holistik dan road map keselamatan berkendara terkait penundaan pelarangan kendaraan ODOL ini. Termasuk, jembatan timbang di kawasan industri dan kawasan khusus yang menjadi kewenangannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.