JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris menyepakati kerjasama program pengembangan angkutan kota rendah karbon di Indonesia.
Sebagai langkah awal, kedua negara berkomitmen untuk memitigasi dampak perubahan iklim melalui pengembangan transportasi publik perkotaan yang ramah lingkungan.
Pemerintah Inggris melalui UK Partnering for Accelerated Climate Transition (UK PACT) memberikan dukungan pendanaan sebesar 9 Juta Poundsterling atau sekitar Rp 162 Miliar.
Baca juga: Hyundai Ioniq 5 N Siap Diperkenalkan Pada 15 Juli 2022
Dana ini bakal dipakai untuk pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan di sejumlah provinsi di Indonesia, yakni: Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan, upaya peningkatan kualitas transportasi sejalan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mitigasi dampak perubahan iklim.
Dalam RPJMN 2020-2024, Kemenhub memiliki tugas tidak hanya untuk meningkatkan konektivitas perkotaan melalui penyediaan angkutan umum massal, tetapi juga berkontribusi pada penurunan emisi (dekarbonisasi) di sektor transportasi.
Baca juga: Selain 2.000 cc, Mobil 1.500 cc Juga Ikut Dikaji Pembatasan Pertalite
“Kami tengah mengembangkan sejumlah angkutan umum massal perkotaan baik dalam bentuk Bus Rapid Transit (BRT) maupun di sektor perkeretaapian yang berbasis rel, yang terintegrasi dan juga menggunakan energi listrik,” ujar Hendro, dalam keterangan tertulis (6/7/2022).
“Melalui kerjasama ini, diharapkan upaya tersebut dapat dilakukan dengan lebih terukur, terstruktur, terakselerasi, dan lebih andal dalam merencanakan dan mengimplementasikan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” kata dia.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan, kerja sama ini penting agar kedua negara lebih percaya diri untuk menjalankan komitmen dari konferensi di Glasgow dan juga dalam rangka mewujudkan transisi menuju kendaraan nol emisi.
Baca juga: Tanpa Lulus Uji Emisi, Jangan Harap Kendaraan Bisa Perpanjang STNK
“Kami berupaya untuk menegakkan Perjanjian Paris untuk menekan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat celsius, dan berupaya melaksanakan dekarbonisasi di sektor transportasi karena 25 persen emisi GRK dihasilkan dari sektor transportasi,” kata Jenkins.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.