Penerapan Pajak Karbon Bakal Mengubah Paradigma Kepemilikan Mobil

Kompas.com - 10/06/2021, 08:42 WIB
Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOLalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mulai mengungkap rencana menerapkan carbon tax atau pajak karbon bagi individu dan industri. Sektor otomotif jadi salah satu yang terdampak kebijakan ini.

Kabarnya, besaran tarif pajak karbon minimal Rp 75 per kilogram (Kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Nantinya uang pajak yang didapat dari pajak karbon akan digunakan sebagai upaya dalam rangka mengendalikan perubahan iklim.

Baca juga: Kenapa Bus AKAP Kasih Izin Pengamen dan Pedagang Asongan Masuk ke Kabin?

Konsumen mobil bergerak ke arah lifestyle, lebih dinamis dan personal.HPM Konsumen mobil bergerak ke arah lifestyle, lebih dinamis dan personal.

Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu, mengatakan, aturan ini bakal mengubah kebiasaan dan cara pandang orang dalam memiliki mobil.

Ketika pajak kendaraan dipungut berdasarkan emisi gas buang, maka secara perlahan orang akan beralih menggunakan mobil yang ramah lingkungan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di lain sisi, biaya kepemilikan kendaraan dengan mesin bakar internal akan terus dinaikkan dengan sejumlah pajak baru.

Baca juga: Mobil Sport Mungil Honda Nongkrong di Dreams Cafe Senayan

Salah satu Scrapyards di Singapura, Propel Auto Parts.Febri Ardani Salah satu Scrapyards di Singapura, Propel Auto Parts.

“Efek ke depan tentunya akan jadi snowball. Di awal hanya sekadar pajak pembelian mobil, tapi ke depan akan dijalankan juga untuk pajak tahunan dan lainnya,” ujar Martinus, kepada Kompas.com (9/6/2021).

“Arahnya seperti negara-negara maju, nanti orang akan meng-scrap kendaraannya, karena biaya kepemilikian mahal. Singapura dan Malaysia sudah, Indonesia belum, jadi secara bertahap,” kata Martinus.

Menurutnya, penerapan pajak karbon juga menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

Baca juga: Ada Jimny Hybrid dan Wagon R EV, Suzuki Bocorkan Produk Terbaru

Ilustrasi tempat pengecasan mobil listrik.PIXABAY.com Ilustrasi tempat pengecasan mobil listrik.

“Dalam teori paradigma, sekarang kita lagi di fase revolusioner, dari penggunaan kendaraan dengan mesin bakar internal ke kendaraan listrik. Fase ini akan terus-menerus berubah dan berkembang,” ucap Martinus.

“Ini memang akan banyak konflik-konflik, ada pro dan kontra, nanti akan habis, dan masuk fase paradigma baru, yaitu kendaraan listrik,” kata akademisi dari Institut Teknologi Bandung ini.

Martinus juga menjelaskan, rencana penerapan pajak karbon menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur yang benar terkait Perjanjian Paris.

Baca juga: Kapan Penggolongan SIM C Mulai Berlaku?

Baterai Mobil Listrik Nissan Leaf Foto: Wikipedia/H.Kashioka Baterai Mobil Listrik Nissan Leaf

“Namun sayangnya waktu terbatas, kalau 2030 belum tercapai pastinya Indonesia bisa ketinggalan dengan negara-negara lain, khususnya di Asia,” ujar dia.

“Soalnya negara yang bisa menguasai industri mobil listrik lebih dulu bakal punya privilege. Makanya ada unsur paksaan, dengan biaya kepemilikan yang makin mahal,” tutur Martinus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X