Tanggapan Gaikindo Mengenai Rencana Pajak Karbon di Indonesia

Kompas.com - 10/06/2021, 07:02 WIB
Ilustrasi emisi kendaraan. jillseymourukip.orgIlustrasi emisi kendaraan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk membuat pungutan baru melalui pajak karbon sebesar Rp 75 per kilogram pada 2022 menuai berbagai tanggapan.

Pasalnya, kebijakan yang akan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ini memiliki dampak positif dan negatif.

Pada sektor otomotif misalkan, berpotensi adanya tumpang tindih skema perpajakan dengan PP 73/2019 yang mengatur tarif PPnBM berdasarkan keluaran gas buang, bukan lagi tipe kendaraan.

Baca juga: Honda dan Toyota Tanggapi Rencana Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Kantor DLH JakartaKOMPAS.COM/STANLY RAVEL Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Kantor DLH Jakarta

"Sementara PP 73/2019 juga belum diterapkan, baru akan berlaku pada Oktober 2021 nanti," kata Sekertaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara kepada Kompas.com, Rabu (9/6/2021).

"Tetapi saya percaya bahwa keduanya berbeda. Hanya saja, hingga saat ini kami belum melihat draft dari rencana revisi UU terkait. Jadi kami tidak bisa bicara banyak, jangan-jangan baru wacana saja," lanjut dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh sebab itu, Kukuh mengatakan pihak Gaikindo hanya akan fokus pada PP 73/2019 yang dalam waktu dekat bakal diterapkan. Karena, terdapat berbagai aspek yang perlu diberikan perhatian lebih.

"Satu diantaranya, bagaimana melakukan uji bagi kendaraan terkait dan setelahnya, karena itu menentukan harga mobil di pasar. Maka, kami memilih fokus ke PP 73/2019 dahulu," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Berencana Terapkan Pajak Karbon bagi Individu dan Industri

Ilustrasi emisi karbondioksida SHUTTERSTOCK/aapsky Ilustrasi emisi karbondioksida

Dalam kesempatan sama, ia juga mengatakan bahwa tiga persoalan utama pada pemberlakuan PPnBM baru sesuai PP 73/2019 secara umum sudah dapat terjawab.

Adapun tiga tantangan itu ialah, pertama bila diberlakukan maka pendapatan pemerintah atas pajak kendaraan bermotor tidak turun atau tetap cenderung naik.

Kedua, emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor dapat menurun. Terakhir, industri otomotif bisa tetap bergerak positif atau tumbuh.

"Sebab biasanya saat pajak semakin tinggi, industri terkait akan mengalami penurunan. Nah, itu sudah dilakukan modeling dan sudah terjawab tiga hal itu," kata Kukuh.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X