Alasan Insentif PPnBM Belum Sentuh Kendaraan Bermotor Listrik

Kompas.com - 03/03/2021, 10:02 WIB
Pengunjung menyaksikan pameran otomotif Telkomsel Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019). Pameran otomotif terbesar ini akan berlangsung hingga 5 Mei 2019 mandatang. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPengunjung menyaksikan pameran otomotif Telkomsel Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019). Pameran otomotif terbesar ini akan berlangsung hingga 5 Mei 2019 mandatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI tengah merilis berbagai insentif untuk mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan industri nasional di tengah pandemi virus corona alias Covid-19.

Salah satunya ialah diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100 persen untuk pembelian mobil baru, yang dijalankan melalui tiga tahap mulai 1 Maret 2021.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Anggaran 2021.

Baca juga: Kata Menperin soal Mobil yang Menikmati Insentif PPnBM

Ilustrasi penjualan mobilKOMPAS.com/STANLY RAVEL Ilustrasi penjualan mobil

"Dorongan diperlukan karena berdasarkan perubahan saldo rata-rata per-tier simpanan menunjukkan kelompok berdana besar (menengah ke atas) meningkat, sedangkan dana kecil turun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di konferensi virtual belum lama ini.

"Artinya, kelompok menengah memiliki saldo tapi tak melakukan aktivitas ekonomi atau konsumsi. Oleh karena itu, harus didorong agar komponen konsumsi terus bergerak," lanjut Menkeu.

Adapun insentif hanya diberikan untuk kategori kendaraan berkapasitas silinder maksimal 1.500 cc dengan roda penggerak 4x2, termasuk sedan. Lalu, harus memiliki tingkat kandungan lokal lebih dari 70 persen.

Lantas, bagaimana dengan kendaraan bermotor listrik?

Mengingat, pada beberapa waktu belakangan pemerintah sedang melakukan percepatan kendaraan terkait agar tidak tertinggal lagi dengan negara lain.

Bahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku telah menerima banyak investasi dari industri terkait seperti CATL, LG, serta Hyundai hingga Rp 137 triliun.

Baca juga: Kementerian ESDM Uji Sepeda Motor Konversi Mesin Bensin ke Listrik

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kementerian Perindustrian RI (@kemenperin_ri)

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya tidak senantiasa menutup mata atas kendaraan listrik. Hanya saja, dorongan konsumsi masyarakat kelas menengah diperlukan secara cepat, khususnya pada semester I/2021.

"Kelompok menengah di sektor otomotif memiliki keterkaitan yang amat luas. Local purchase-nya mencapai di atas 70 persen sehingga ketika terjadi peningkatan demand, maka terjadi multipiler effect," ucap dia.

"Jadi dalam hal ini, kita memang sengaja mendesain agar front loading, tujuannya memacu confidence dan secara simultan meningkatkan pemulihan ekonomi," jelasnya.

"Nanti, kendaraan listrik ada sendiri policy-nya yang sudah ada dalam PP-nya. Bagi produsen yang melakukan produksi di sini pun akan dapat pemihakan," ucap Sri, melanjutkan.

Hanya saja, Menkeu masih enggan untuk mengungkapkan lebih jauh mengenai perencanaan rancangan insentif terhadap kendaraan listrik, termasuk kategorinya apakah hanya untuk battery electric vehicle (BEV), plug-in hybird vehicle (PHEV), atau termasuk hybrid.

Baca juga: Daftar Mobil Listrik yang Jadi Kendaraan Dinas di Indonesia

Ilustrasi proses charge mobil listrik Hyundai IoniqKOMPAS.com/Ruly Ilustrasi proses charge mobil listrik Hyundai Ioniq

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah resmi memberlakukan ketentuan mengenai batas minimum pemberian uang muka alias down payment (DP) sebesar nol persen untuk kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.

Berlaku pada 1 Oktober 2020, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 20/8/2018 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka).

Tapi, jenis kendaraan yang bisa mendapatkan pembebasan uang muka tersebut adalah kendaraan bermotor berbasis baterai alias mobil atau motor listrik murni, sebagaimana tercantum dalam Perpres 55/2019.

"Penyesuaian ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan fungsi intermediasi perbankan yang seimbang serta berkualitas sebagai upaya mendukung ekonomi berwawasan lingkungan," kata Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.