Nekat Palsukan Pelat Nomor Kendaraan Listrik Bisa Dipenjara Enam Tahun

Kompas.com - 07/11/2020, 10:02 WIB
Kapolres Karawang AKBP Ade Ary Syam Indradi (kanan) dan Anggota DPRD Karawang Hitler Nababan saat menunjukkan plat nomor yang yang tidak sesuai. KOMPAS.com/ Farida FarhanKapolres Karawang AKBP Ade Ary Syam Indradi (kanan) dan Anggota DPRD Karawang Hitler Nababan saat menunjukkan plat nomor yang yang tidak sesuai.
Penulis Ari Purnomo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendaraan listrik mendapatkan insentif khusus berupa perlakuan istimewa di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya DKI Jakarta.

Mulai dari pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBN-KB) di wilayah DKI, bebas ganjil genap ( Gage), hingga rencana bebas dari ongkos parkir.

Berbagai keistimewaan yang ditawarkan oleh pemerintah ini bisa saja mendorong seseorang untuk mencoba melakukan hal terlarang.

Salah satunya adalah dengan melakukan pemalsuan pelat nomor agar kendaraan non listrik bisa mendapatkan fasilitas sebagaimana halnya kendaraan listrik.

Baca juga: Jika SIM Hilang, Pemilik Harus Bikin Baru Lagi?

Misalnya bisa bebas melintas di jalan yang menerapkan aturan Gage jika nantinya sudah kembali berlaku.

Pelat nomor kendaraan listrik akan diberikan warna biru pada ruang masa berlakuPolri Pelat nomor kendaraan listrik akan diberikan warna biru pada ruang masa berlaku

Mengingat pelat nomor untuk kendaraan listrik mempunyai ciri yang berbeda dibandingkan kendaraan pada umumnya, yakni warna biru pada bagian bawahnya.

Tetapi, bagi yang ingin coba-coba melakukan hal ilegal tersebut perlu diketahui risiko yang akan didapatkannya.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, bahwa pemalsuan pelat nomor kendaraan bermotor bisa terancam dua sanksi sekaligus.

Baca juga: Catat, Ini Syarat dan Biaya Mengurus SIM yang Hilang

“Yang pertama tentunya akan diberikan bukti pelanggaran ( tilang) karena melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),” ujar Fahri kepada Kompas.com, Jumat (6/11/2020).

Berdasarkan undang-undang tersebut, bahwa bagi pengendara yang melanggar, polisi akan mengambil STNK pengendara serta meminta pengendara untuk menepikan kendaraannya dan memberikan surat tilang.

Petugas kepolisian menilang mobil berplat nomor genap yang memasuki Jalan Salemba Raya, di Matraman, Jakarta, Senin (9/9/2019). Petugas kepolisian mulai memberlakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil yang melanggar di kawasan perluasan sistem ganjil-genap.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Petugas kepolisian menilang mobil berplat nomor genap yang memasuki Jalan Salemba Raya, di Matraman, Jakarta, Senin (9/9/2019). Petugas kepolisian mulai memberlakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil yang melanggar di kawasan perluasan sistem ganjil-genap.

Jika ada indikasi pemalsuan (STNK dan/atau pelat nomor kendaraan), akan dilakukan penilangan serta diproses pidana pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fahri menambahkan, pemalsuan pelat nomor bisa juga dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP).

“Pemilik kendaraan juga bisa dipidanakan karena melakukan pemalsuan dokumen, hal ini sesuai dengan Pasal 263 KUHP,” katanya.

Baca juga: Lupa Bawa SIM Saat Operasi Zebra Tetap Ditilang?

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X