JAKARTA, KOMPAS.com - Berbeda dengan saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap pertama lalu, di PSBB tahap kedua ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberikan dispensasi denda pajak kendaraan bermotor.
Dengan begitu, meski ada pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah tetapi pembayaran pajak kendaraan harus tepat waktu.
Pasalnya, jika terlambat dalam melakukan pembayaran pajak otomatis pemilik kendaraan juga akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan perhitungan keterlambatannya.
Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu mengatakan, bahwa untuk PSBB kali ini tidak ada lagi insentif berupa bebas denda pajak seperti sebelumnya.
Baca juga: Pajak Kendaraan Habis Saat PSBB Ketat, Begini Cara Bayarnya
“Sampai dengan saat ini belum ada informasi mengenai pemberian dispensasi atau keringanan pajak daerah terkait PSBB II ini,” kata Herlina kepada Kompas.com, Sabtu (19/9/2020).
Untuk aturan dispensasi tersebut sepenuhnya dari Gubernur melalui Pergub dan sampai saat ini belum ada keputusan untuk pemberian dispensasi tersebut.
Kasi STNK Sub Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Martinus Aditya mengatakan, terkait dengan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor pihaknya juga masih menunggu dari pihak Provinsi.
Mengingat, untuk dispensasi tersebut menjadi kewenangan dari pihak pemerintah.
“Kalau dulu ada dispensasi bebas denda pajak saat PSBB, tapi kalau sekarang belum tahu kami masih menunggu dari pemerintah,” ucapnya.
Baca juga: Saat Jakarta PSBB Ketat, Bayar Pajak Kendaraan 5 Tahunan Bisa Online?
Martinus menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 ini wilayah yang masih menerapkan dispensasi adalah Jawa Barat (Jabar).
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.