Soal Pelat Nomor Fortuner yang Kecelakaan di Tol Layang MBZ, Ini Penjelasan Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecelakaan lalu lintas belum lama ini terjadi di tol layang MBZ yang melibatkan Toyota Fortuner dengan Elf. Diduga pengendara Fortuner menggunakan pelat palsu.

Pada video viral yang diunggah oleh akun Instagram @lowslowmotif, Fortuner hitam terlihat melaju dalam kecepatan tinggi melalui bahu jalan. Setelah kembali ke jalur kiri, Fortuner menabrak bagian samping Elf hingga keduanya kehilangan kendali.

Baca juga: Fortuner Menyalip dari Bahu Jalan dan Kecelakaan di Tol Layang MBZ

Pada awal video, terlihat Fortuner hitam tersebut menggunakan pelat nomor dinas polisi. Tapi, pada video lainnya, terlihat SUV tersebut berganti menjadi pelat nomor sipil berwarna putih.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Lowslowmotif (@lowslowmotif)

Sayangnya, tidak terlihat jelas pelat nomor sipil yang digunakan pada Fortuner tersebut.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus, mengatakan, pelat nomor sipilnya apa dulu kodenya. Sebab, mobil dinas polisi juga memiliki pelat nomor sipil dengan kode "ZZP".

Baca juga: Bukan Hiasan, Ini Fungsi Lubang pada Kap Mesin Fortuner VNT

"Mobil saya juga pelat dinas, ada pelat putihnya (pelat nomor sipil. Kita kan ada pelat khusus, ada ZZP. Boleh kan?" ujar Yusri, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/6/2024).

"Kan ada pelat khusus atau pelat rahasia. Nah, yang salah itu kalau Anda (masyarakat sipil) yang pakai pelat nomor khusus, kan bukan kendaraan dinas," kata Yusri.

Dok. @lowslowmotif Kecelakaan di tol layang MBZ, Toyota Fortuner menyalip dari bahu jalan dan menabrak Elf

Terkait penggunaan pelat nomor rahasia atau khusus, dasar hukum untuk pelanggaran ini tertulis di Pasal 391 dan Pasal 492 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 alias Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, juncto Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 tahun 2023 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Pengguna pelat nomor palsu dianggap melakukan pemalsuan identitas, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu hak keistimewaan tertentu. Jeratan hukum yang dibebankan adalah pidana penjara paling lama 6 tahun, dan atau denda kategori VI (berat) dengan nilai maksimal Rp 2 miliar.

Sedangkan terkait dengan kronologi kecelakaan dan penjelasan soal pelat nomor tersebut, Polres Metro Kota Bekasi akan menggelar konferensi pers siang ini, Selasa (7/5/2024).