Respons Dishub Soal Klaster Covid-19 di Transportasi Publik

Kompas.com - 06/09/2020, 16:21 WIB
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya temuan kasus penyebaran Covid-19 dari transportasi umum, menjadi perhatian khusus dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Doni meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap, yang sudah berjalan saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, tarkait soal ganjil genap pihaknya sudah melakukan evaluasi, paling utama dari aspek kinerja lalu lintas yang dianggap sudah mulai turun.

"Indikator utamanya itu kinerja lalu lintas, apakah tetap tinggi atau berkurang lalu dikomparasi dari data yang disampaikan. Nah, selama pelaksanaan ganjil genap terjadi penurunan mobilitas warga, terutama ke tempat toko bahan makanan dan lainnya," ucap Syafrin kepada Kompas.com, Minggu (6/9/2020).

Baca juga: Ada Klaster Covid-19 di Transportasi Umum, Transportasi yang Mana?

"Artinya, dari aspek upaya Pemprov DKI untuk mengontrol pergerakkan masyarakat di tengah PSBB transisi itu bisa dianggap efektif. Terkait yang dikhawatirkan Ketua Gugus Tugas mengenai data 62 persen pasien yang terpapar karena transportasi umum itu perlu dipahami dari beragam aspek," kata dia.

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pada pekan pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi dan hari pertama dimulainya kembali aktivitas perkantoran, arus lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pada pekan pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi dan hari pertama dimulainya kembali aktivitas perkantoran, arus lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan.

Syafrin menjelaskan, bila masyarakat menggunakan transportasi umum yang disediakan Pemprov DKI, pada dasarnya semua sudah menerapkan protkol kesehatan yang telah diatur sedemikian rupa. Mulai dari wajib masker, cuci tangah, dan menyediakan hand sanitizer.

Belum lagi dengan adanya pembatasan jumlah penumpang yang sampai saat ini masih 50 persen, karena itu dari segi penularan di transportasi publik juga perlu diadakan kajian secara menyeluruh atau upaya pelacakan.

"Angkutan umum yang ada saat ini cukup ketat, artinya masyarakat yang menggunakan bila tidak sesuai aturan tidak bisa naik, contoh soal masker saja. Bahkan kami di Jakarta masih menerapkan 50 persen penumpang, meskipun aturan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu sudah boleh sampai 70 persen," ujar Syafrin.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, DKI Diminta Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap

Warga menggunakan masker saat memasuki bus transjakarta di Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Warga menggunakan masker saat memasuki bus transjakarta di Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.

Tak hanya itu, untuk fasilitas seperti sarana dan prasaran seperti yang ada di halte Transjakarta serta KRL, sudah wajib menyediakan tempat pencucian tangan serta hand sanitizer. Protokol menjaga jarak pun masih ketat sampai saat ini.

"Pada intinya kami sudah menjaga agar tak ada klaster baru, terutama di transportasi umum. Karena itu perlu ada upaya pelacakan agar mengentahui secara pasti di mana letak penyebarannya, apakah saat mereka naik transportasi umum, perkantoran, lingkungan keluarga, rumah, atau lainnya," kata Syafrin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.