Ganjil Genap Bertahap Bisa Diterapkan, tetapi Ada Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan pembatasan mobil pribadi dengan ganjil genap bertahap bisa saja diterapkan guna mengatasi kepadatan lalu lintas yang mulai terjadi.

Namun demikian, harus dicermati dari dua hal penting yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, yakni pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) 3M dan 3T, serta program vaksinasi secara masif.

"Tentunya bila dari kedua upaya ini kita lihat ada keberhasilan, maka sektor transportasi bisa diimbangi dengan kebijakan ganjil genap," ujar Syafrin dalam FGD webinar Dewan Transportasi Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Masyarakat Mulai Keluhkan Kemacetan di Jakarta

"Perlu dipahami sektor transportasi berada di hilir, tapi memiliki peranan penting dari terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di mana wabah ini senang melihat orang berkumpul dan berkerumun," kata dia.

Lihat Foto

Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.(KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO)

Mengenai penerapan pelonggaran ganjil genap secara bertahap, atau tidak langsung pada 25 ruas jalan seperti sebelum pandemi, menurut Syafrin bisa dilakukan dengan melakukan kajian lebih dulu.

Salah satunya melakukan identifikasi awal, yakni terkait ruas jalan mana saja yang benar-benar menjadi destinasi atau tujuan pelaku perjalanan sehingga menyebabkan kemacetan atau kepadatan lalu lintas.

"Saya setuju masuk ke pelonggaran ganjil genap, maka yang diambil tidak total di 25 ruas jalan tapi bertahap. Untuk mengetahui ruas mana yang menjadi destinasi kita sudah memiliki data akurat terkait dari masing-masing pelaku perjalanan," kata Syafrin.

Lihat Foto

Warga menggunakan masker saat memasuki bus transjakarta di Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Dengan demikian, lanjut Syafrin, akan memudahkan proses identifikasi di mana prioritas daerah yang akan menerapkan ganjil genap.

Selain itu, bila sudah siap diterapkan Dishub juga akan melakukan penguatan soal sarana transportasi umum guna menunjang mobilitas masyarakat.

Baca juga: Jika Gage Berlaku Lagi, Bagaimana Bus Kota Hadapi Lonjakan Penumpang?

Tapi meski demikian, Syafrin mengingatkan kemacetan akibat regulasi ganjil genap yang belum berlaku kembali saat ini, tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Karena kebijakan yang dibuat memiliki tujuan sebagai upayamenekan penularan Covid-19, khususnya di Jakarta.

Lihat Foto

Bus transjakarta melenggang di antara kemacetan di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

"Namun jangan hanya melihat dari satu sisi soal transportasi saja, tapi lihat juga dari upaya pemerintah yang begitu masif menangani penyebaran dan penularan Covid-19