Jika Gage Berlaku Lagi, Bagaimana Bus Kota Hadapi Lonjakan Penumpang?

JAKARTA, KOMPAS.com – Lalu lintas kendaraan di DKI Jakarta terpantau mulai mengalami peningkatan pada masa pandemi. Bahkan beberapa ahli mengatakan volume kendaraan sudah mendekati normal.

Kebijakan pembatasan kendaraan dengan skema ganjil genap yang sudah lama absen mulai dinantikan aktif lagi.

Namun, bagaimana kesiapan transportasi umum menghadapi lonjakan penumpang dari kendaraan pribadi ke bus maupun angkutan lainnya?

Baca juga: Hari Ini dan Besok Tol Jakarta-Cikampek Berlakukan Sistem Buka Tutup

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Bus PPD lawas dipamerkan pada Indonesia Classic & Unique] Bus yang menjadi bagian dari International Trade Exhibition for Auto Parts, Accessories, and Vehicle Equip (INAPA), berlangsung hingga 1 April 2017, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (30/3/2017).

Sandry Pasambuna, Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis DAMRI, mengatakan, pada dasarnya pihaknya mendukung berbagai program pemerintah, termasuk berlakunya lagi ganjil genap.

“Karena ini untuk kita-kita juga. Kami juga siap dengan lonjakan penumpang, dan kami sudah siapkan prokes bus sehat untuk menghadapi program ganjil genap nantinya,” ujar Sandry, dalam webinar yang diselenggarakan Dewan Transportasi Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Menurutnya, saat ini operasional bus DAMRI belum sepenuhnya aktif, melainkan hanya 70 persen dari total keseluruhan.

Baca juga: Ini Syarat Balik Nama Kendaraan jika STNK Hilang

Damri Bus perum Damri

“Prokes 3M tetap jalan, kami siapkan bus dengan menyemprotkan disinfektan, dan memastikan penumpang yang naik bus DAMRI kesehatannya bebas dari Covid-19. Jadi kami berusaha melindungi penumpang semaksimal mungkin,” kata Sandry.

Selain DAMRI, bus dari Perum PPD juga masih membatasi operasionalnya sebanyak 70 persen. Termasuk juga pembatasan penumpang di dalam bus.

“Kami siap menerima limpahan penumpang karena gage,” ucap Pande Putu Yasa, Direktur Utama Perum PPD, dalam kesempatan yang sama.

“Karena ini pelayanan yang enggak boleh ditinggalkan. Ini juga amanah dari pemerintah juga,” ujar dia.