GIIAS 2024, Muara Tiga Poros Otomotif Asia Timur

Dalam beleidnya, dinyatakan bahwa PPnBM mobil hybrid yang semula dikenakan 7-8 persen (skema I) akan naik menjadi 10-12 persen, disebut skema II. Kebijakan ini efektif berlaku jika ada investasi dengan nilai minimal Rp 5 triliun untuk membentuk ekosistem kendaraan listrik. Mulai dari produksi sel baterai sampai mobil utuh.

Faktanya, investasi sudah terealisasi melalui pendirian pabrik sel baterai HLI Green Power di Karawang, Jawa Barat.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kemudian melontarkan rencana untuk melakukan harmonisasi supaya pajak mobil hybrid tidak masuk ke skema II. Tujuannya agar produsen mobil yang saat ini hanya punya produk hybrid tidak berat menghadapi kondisi pasar otomotif nasional yang tengah anjlok 19 persen periode Januari-Juni 2024.

Plt Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, harmonisasi tersebut supaya langkah dari Indonesia untuk menuju elektrifikasi tidak kalah dengan Thailand.

"Kami lihat perkembangannya karena ini sekarang baru wacana. Nanti ini kami coba dorong biar bisa minimal diharmonisasi sehingga tidak kalah jauh daripada Thailand. Karena saat ini rival kita (di regional ASEAN) ialah Thailand. Jadi kita janganlah terlambat (untuk mengambil keputusan)," ujar Putu di Subang, Jawa Barat, Senin (15/7/2024).

Baca juga: Pabrik di Thailand Tutup, Suzuki Tambah Model CKD di Indonesia

Terkait rencana ini, Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor (HPM) Shugo Watanabe mengatakan, pihaknya masih membicarakan kebijakan tersebut kepada pemerintah.

“Soal itu kami masih diskusikan dengan pihak pemerintah. Seperti saya katakan tujuan finalnya tetap sama, tapi kami tetap mengatakan dan yakin bahwa hybrid adalah langkah yang bagus untuk melangkah ke (kendaraan) elektrik,” ujar Shugo menjawab Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Meski di atas kertas kebijakan itu akan merugikan pabrikan Jepang yang mengandalkan jajaran mobil hybrid, Shugo percaya bahwa kebijakan elektrifikasi kendaraan yang dibuat pemerintah pada akhirnya sejalan dengan semangat zero emission.

“Saya pikir arahnya sudah benar (menyerupai) konsensus global yang ada, taktik yang spesifik kebijakan yang spesifik yaitu arah global. Saya percaya masih ada pekerjaan yang harus dilakukan,” ujarnya.

“Kami sebagai merek yang ada di Gaikindo berharap dapat berdikusi dengan baik. Saya pikir tujuan pemerintah dan tujuan kami akan sama,” ujarnya.

Baca juga: Spesifikasi Wuling Binguo EV Special Edition, Jarak Tempuh 410 Km

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Mobil listrik Wuling Air EV dan Binguo EV di GIIAS 2024

Tuntut Konsistensi

Kebijakan pemerintah soal percepatan industri otomotif berteknologi elektrifikasi terus berubah dalam 5 tahun terakhir. Kondisi ini membuat sejumlah investor gerah karena sulit menentukan strategi jangka panjang perusahaan.

“Jadi pabrikan kalau ada kebijakan begitu, memang ada kemungkinan untung dan rugi,” ujar Minoru Amano, Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Motor di Tangerang kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

“Jadi kebijakan memang seharusnya konsisten. Tapi meskipun kebijakannya begitu, Suzuki juga terus menerus meluncurkan yang kualitasnya tinggi kepada masyarakat Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Direktur Wuling Motors Shi Guoyong berharap, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang berkesinambungan.

Baca juga: Ragam Kebijakan Pemerintah Soal Kendaraan Listrik Selama 2023

"Jadi kami sebagai salah satu pemain otomotif, kami punya planning dari produk, pengembangan itu kan membutuhkan waktu,” ucap Guoyong di Tangerang, Rabu (17/7/2024).

"Nah, kami harapannya ingin adanya suatu regulasi yang tidak berubah-ubah. Jadi secara planning kami juga lebih matang untuk melakukan produksi atau pengembangan produk,” ujarnya.

Guoyong menambahkan, perubahan regulasi yang terjadi di tengah-tengah mencerminkan sebuah ketidakadilan. Apalagi merek lain atau kompetitor justru bisa menikmati peraturan yang lebih ringan.

"Pastinya kami berharap regulasi ini memang ada yang namanya persyaratan yang disiplin. Artinya adalah kalau memang disampaikan di awal itu misalkan berapa persen, harusnya juga seperti itu ya dalam jangka waktu yang lama,” kata Guoyong.