Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Setuju dengan DPR, Pengamat Sebut SIM Harus Diperpanjang

Kompas.com - 06/07/2023, 17:42 WIB
Gilang Satria,
Aditya Maulana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta agar masa perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) lima tahun sekali dihapus. Sebab dicurigai jadi sampingan polisi mencari uang tambahan.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum menilai usulan masa SIM diberlakukan seumur hidup tanpa perpanjangan kurang pas atau kurang relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Baca juga: DPR Ingin Pembuatan SIM Tanpa Perpanjangan karena Jadi Ladang Cari Duit

"Dengan pertimbangan bahwa kompetensi dan kesehatan seseorang akan mengalami pasang surut yang perlu ada pengecekan secara periodik," ujar Budiyanto kepada Kompas.com, Kamis (6/7/2023).

Ilustrasi ujian SIM.Dok. NTMC Polri Ilustrasi ujian SIM.

"Sehingga dengan adanya aturan yang mengarahkan SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang ialah waktu yang cukup relevan dan dapat diterima secara logika dengan pertimbangan tersebut di atas," ujar dia.

Mantan Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya itu mengatakan, SIM adalah bukti legitimasi kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan sesuai jenis atau golongan tertentu sehingga memang perlu terus diperbarui.

"Kemampuan seseorang, kesehatan, dan sikap perilaku, kecerdasan dan dalam memiliki atau ada batas tertentu atau bisa mengalami pasang surut sehingga perlu ada pengecekan kembali pada waktu atau periode tertentu," katanya.

"Sehingga dalam peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa masa berlaku SIM adalah lima tahun dan dapat diperpanjang," ujar Budiyanto.

Baca juga: Adu Fitur Toyota Agya dan Daihatsu Ayla, Mana yang Lebih Unggul?

Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polres Metro BekasiKOMPAS.com/Gilang Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polres Metro Bekasi

Budiyanto menjelaskan, penentuan masa berlaku SIM selama lima tahun sudah melalui kajian dari beberapa aspek antara lain aspek kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani yang ditentukan dari hasil tes psikologi.

"Berbicara kompetensi jika menurut standar BNSP meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku," kata Budiyanto.

"Kemudian di dalam persyaratan pembuatan SIM di samping persyaratan administrasi dan mengikuti ujian teori dan praktek atau simulator, termasuk persyaratan kesehatan jasmani dan rohani," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau