Tanggapi Operasi ODOL, Pengusaha Truk Layangkan Surat Terbuka

Kompas.com - 14/02/2022, 18:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik truk dengan muatan Over Dimension Over Loading (ODOL) masih marak dilakukan. Di berbagai daerah, truk semacam ini jelas terlihat dari muatan yang diangkut melebihi kapasitas semestinya.

Oleh sebab itu, saat ini pihak kepolisian bersama sejumlah stakeholder terkait tengah gencar melakukan penindakan truk ODOL. Tindakan yang dilakukan antara lain normalisasi truk hingga transfer muatan.

Sayangnya, penindakan truk ODOL hingga saat ini masih berfokus pada pengusaha angkutan barang saja. Sementara pemilik barang atau industri yang menggunakan jasa angkut belum mendapatkan konsekuensi hukum yang tegas.

Sebagai tanggapan akan hal tersebut, sejumlah pengusaha dan pengemudi truk dari berbagai daerah tanpa mengatasnamakan asosiasi tertentu melayangkan surat terbuka kepada pemerintah. Berikut isi surat tersebut.

Baca juga: Pemilik Truk ODOL yang Bikin Jalan Rusak, Bisa Dituntut Ganti Rugi

Ilustrasi Truk ODOLDjoko Setijowarno Ilustrasi Truk ODOL

"Kami mohon Bapak Presiden, agar dapat memperhatikan nasib kami Pengusaha & Pengemudi Truk.

Program Operasi penindakan terhadap kendaraan Overdimensi Overload (ODOL) tidak akan pernah tuntas tanpa ada konsekuensi hukum juga ke pemilik barang/pabrikan, dan harapan kami segera lakukan revisi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang, agar pemilik barang juga diberikan konsekuensi hukum. Niscaya carut marut Overdimensi Overload (ODOL) dapat terurai dan teratasi.

Sudah saatnya Undang Undang tersebut dilakukan revisi agar tercipta rasa keadilan bagi semua.

Kami juga sangat mendukung Program Revolusi Mental yang pernah digaungkan oleh Bapak Presiden, untuk itu dalam hal penindakan di Jembatan Timbang harus segera dicarikan solusi agar dapat menghindari terjadinya praktik Kolusi dan Korupsi oleh oknum-oknum aparat.

Digitalisasi yang terintegrasi ke semua lini seperti Perhubungan, Pajak dan Kepolisian tentunya sangat penting dilakukan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ego sektoral antar Instansi Lembaga Negara seharusnya dapat dihilangkan, apabila masing masing pemangku kepentingan mempunyai kesadaran yang sama bahwa mereka diberikan amanah oleh rakyat untuk melayani kepentingan rakyat dalam rangka membangun Republik tercinta ini.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.