Update Kecelakaan Bus Tabrak Flyover hingga Atap Lepas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecelakaan yang menimpa bus antar kota antar provinsi (AKAP) Sipirok Nauli yang menabrak dinding lorong flyover Simpang Lapan, Padang Panjang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu, diduga terjadi karena bus tersebut tidak layak jalan.

Kesimpulan ini diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Padang Panjang Iptu Aldy Lazzuardy yang mengatakan, bahwa bus tersebut secara kasat mata menggunakan ban gundul dan stabilizer mesin diikat dengan karet.

“Secara kasat mata memang diduga tidak layak jalan. Bannya gundul, stabilizer mesin diikat karet. Ini bahaya saat dijalan,” ucap Iptu Aldi kepada Kompas.com, Selasa (1/2/2022).

Baca juga: Banyak yang Belum Tahu, Ini Fungsi Marka Chevron di Jalan Tol

Perlu diketahui, bahwa menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala).

Berdasarkan aturan yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sendiri, uji kir memiliki standar dan bagi yang melanggar, Perusahaan Otobus (PO) terkait bisa dicabut izin operasinya.

Nurito/ Beritajakarta.com Dua Bus Trannsjakarta dinyatakan tidak lulus uji kir di Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Pulogadung, Jakarta Timur.

Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, uji kir diwajibkan tiap enam bulan sekali (mengacu pada surat keterangan lulus uji kir).

Meninggalkan kewajiban untuk melakukan uji kir dapat dikenakan sanksi. Hal ini sudah tertulis di dalam UU LLAJ Pasal 76 ayat 1, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan uji kir atau uji berkala akan dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis,
2. Pembayaran denda,
3. Pembekuan izin, dan
4. Pencabutan izin.

Pemkab Banyuwangi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat meluncurkan program Banyu Arum di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan, Senin (10/5/2021).

Tak terkecuali petugas uji kir yang secara sengaja tidak melakukan pengujian kendaraan dengan benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Tertulis dalam pasal 27 ayat 1 Permenhub PBKB, petugas tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa dicabutnya sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.