Tanggapan PO Bus Soal Adanya PPKM Darurat Jawa-Bali

Kompas.com - 02/07/2021, 15:21 WIB
Calon penumpang bersiap naik bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (24/4/2020). Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020 di tengah pandemi COVID-19 mulai 24 April guna mencegah perluasan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCalon penumpang bersiap naik bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (24/4/2020). Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020 di tengah pandemi COVID-19 mulai 24 April guna mencegah perluasan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus penularan Covid-19 di Indonesia saat ini memang semakin parah. Langkah pemerintah untuk membatasi gerak masyarakat adalah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

PPKM Darurat ini berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021 di Jawa-Bali. Ada beberapa kegiatan masyarakat yang dibatasi untuk mengurangi laju penyebaran Covid-19 di Indonesia, salah satunya pada sektor transportasi.

Memang pada PPKM Darurat ini masyarakat tetap bisa pergi dengan transportasi umum jarak jauh, salah satunya bus.

Namun ada beberapa syarat seperti menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan hasil negatif tes antigen.

Baca juga: PPKM Darurat Bergulir, Pemilik Mobil Wajib Parkir di Garasi

Tiga lansia di Kudus, Jawa Tengah, menunjukkan kartu vaksinasi usai menerima dosis pertama vaksin Covid-19.Antara Foto Tiga lansia di Kudus, Jawa Tengah, menunjukkan kartu vaksinasi usai menerima dosis pertama vaksin Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menanggapi hal ini, pemilik PO Sumber Alam Anthony Steven Hambali mengatakan, syarat seperti menunjukkan kartu vaksin dirasa terlalu memberatkan penumpang. Hal ini mengingat belum semua masyarakat mendapatkan vaksin.

“Pertama, apakah semua sudah divaksin? Lalu apakah artinya yang belum divaksin tidak diperbolehkan berkegiatan? Apakah pemerintah menjamin ekonomi warga yang belum divaksin?” ucap Anthony kepada Kompas.com, Jumat (2/7/2021).

Menurut Anthony, penerbitan aturan ini seakan mengabaikan logika dasar. Sehingga wajar saja masyarakat yang mengabaikannya karena logikanya tidak bertemu.

Baca juga: PPKM Darurat Berlaku, Berikut Titik Pembatasan Mobilitas Jabodetabek

“Harapannya, pemerintah menyediakan solusi seperti membuat sentra vaksin di terminal. Sehingga orang yang mau berangkat kerja bisa langsung divaksin, selain itu juga mempercepat program vaksinasi pemerintah juga,” kata Anthony.

Ismuyoko Staf Operasional PO Putera Mulya Sejahtera hanya bisa pasrah mengikuti aturan yang dibuat pemerintah. PO bus tidak bisa berbuat banyak, apalagi kasus penularan Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia.

“Mau dibilang ini menyusahkan PO ya kita enggak bisa egois seperti itu. Padahal kenyataannya, penumpang jadi takut melakukan perjalanan,” kata Ismuyoko.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X