Curhat Pengusaha Bus AKAP yang Tak Dapat Layanan Vaksin bagi Kru

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain hasil negatif PCR atau antigen, selama PPKM Darurat pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) menyertakan kartu vaksin.

Hal ini sedikit miris bagi pengusaha sektor transportasi darat, khususnya kalangan bus AKAP. Pasalnya, selama ini tak ada perhatian dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi para kru atau awak bus.

Kurnia Lesani Adnan, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mengatakan, kebijakan tersebut tidak adil lantaran keselamatan sopir dan kru terkait paparan Covid-19 di dalam bus terasa diabaikan.

Baca juga: PPKM Darurat, Perjalanan di Jabodetabek Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin ?

"Bagaimana dengan sopir dan kru yang selama ini belum mendapat vaksin, apa jaminanya bisa terlindungi dari paparan Covid-19. Sementara vaksin dibilang bisa melindungi orang lain dan diri sendiri dari virus," ucap pria yang akrab disapa Sani kepada Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN Sejumlah warga membawa barang bawaan menuju bis antar provinsi untuk mudik lebih awal di Terminal Bus Pakupatan, Serang, Banten, Kamis (23/4/2020). Meski pemerintah melarang mudik lebaran tahun 2020, sejumlah warga tetap pulang ke kampung halamannya sebelum puasa dengan alasan sudah tidak ada pekerjaan meski nantinya harus menjalani isolasi mandiri.

Terkait masalah vaksin, Sani mengatakan sejak awal 2021 DPP Organda sudah bersurat kepada pemerintah pusat agar memberikan vaksinasi bagi para awak bus AKAP.

Hal tersebut mengingat transportasi masuk dalam sektor kritikal yang melayani jasa umum untuk masyarakat terkait perjalanan. Namun hingga saat ini diklaim tak ada respon terkait vaksin bagi kru AKAP.

"Sampai saat ini vaksinasi bagi kru atau awak, khususnya di AKAP tidak ada dari pemerintah pusat. Sejauh ini yang saya tahu hanya sektor transportasi umum daerah seperti angkutan kota dan transportasi lain, tapi di AKAP tidak ada," ujar Sani.

Kondisi ini secara tak langsung memberikan efek kecemburuan bagi pengusaha bus AKAP. Apalagi bila melihat sektor industri lain yang justru dimanjakan dengan vaksinasi.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Ini Aturan Perjalanan ke Luar Kota

Tak hanya itu, terkait keberpihakan pemerintah soal masalah pemberian relaksasi atau stimulus, bagi pengusaha bus AKAP dan pariwisata yang terdampak pandemi juga diakui Sani jauh dari harapan.

ANTARA FOTO/AJI STYAWAN Seorang vaksinator menyiapkan vaksin COVID-19 Sinovac saat vaksinasi COVID-19 massal di Holy Stadium Marina, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/7/2021). Sentra Vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan Pemkot Semarang dengan target enam sampai tujuh ribu penerima vaksin per hari itu akan berlangsung tiga hingga empat bulan ke depan guna mempercepat program pemerintah untuk mencapai kekebalan komunal menuju Indonesia sehat bebas COVID-19. ANTARA FOTO/Aji Styawan/wsj.

"Jadi sekarang fasenya bukan mengontrol lagi, tapi menanggulangi, kenapa tidak dari kemarin-kemarin di terminal disediakan layanan vaksin, baik untuk masyarakat juga kru bus AKAP yang harusnya juga diutamakan karena garda depan," ucap Sani.