Polisi Akui Razia Knalpot Bising Berdasarkan Suara Tidak Berlaku

Kompas.com - 05/04/2021, 09:02 WIB
Razia knalpot bising Foto: Twitter TMC Polda Metro JayaRazia knalpot bising

JAKARTA, KOMPAS.com - Semakin banyak pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot aftermarket terjaring razia knalpot bising. Padahal, tidak ada aturan yang mengatur tentang baku mutu suara knalpot aftermarket di jalan.

Perlu diingat, pihak kepolisian juga sudah mengakui bahwa metode yang digunakan saat razia knalpot bising dengan menggunakan sound level meter atau decibel meter dianggap kurang tepat.

Baca juga: Razia Knalpot Bising di Lembang, Puluhan Motor Disita dan Diangkut Pakai Truk

Selama ini, dasar hukum yang dipakai adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L.

Mengukur kebisingan knalpot yang benar saat razia knalpot menurut polisiDok. Siger Gakkum Official Mengukur kebisingan knalpot yang benar saat razia knalpot menurut polisi

Dalam peraturan tersebut, dituliskan bahwa untuk motor berkubikasi 80 cc – 175 cc, maksimal bising 80 dB dan di atas 175 cc maksimal bising 83 dB.

Padahal, baku mutu atau ambang batas suara tersebut diperuntukkan kendaraan yang belum diluncurkan alias untuk type approval atau untuk kebutuhan uji tipe semata.

Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Lampung Kompol Poeloeng Arsa Sidanu, pada akun YouTube Siger Gakkum Official, sudah menjelaskan mengenai kesalahpahaman tersebut.


"Saya dan kami dari Siger Gakkum Official menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan petugas polisi lalu lintas di jalan terkait pengukuran kebisingan yang sudah kita sampaikan di video atau konten sebelumnya, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 itu tidak berlaku untuk di jalan," ujar Poeloeng dalam videonya.

Poeloeng menambahkan, Peraturan Menteri LHK tersebut berlaku untuk kendaraan bermotor yang diproduksi yang akan dijual ke konsumen di diler. Jadi, pengukuran kebisingan berdasarkan batas desibel dengan menggunakan decibel meter di jalan, atau disebut in used oleh konsumen di jalan, itu peraturannya belum ada.

"Jadi, pengukuran yang dibuat di dalam video kemarin itu tidak berlaku lagi. Sebab, berdasarkan Permen yang keliru atau tidak sesuai," kata Poeloeng.

Baca juga: Akui Kesalahan dalam Razia Knalpot Bising, Polisi akan Gandeng KLHK

Wisnu Eka Yulyanto, Kabid Metrologi dan Kalibrasi Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengatakan, memang ada kesalahan dalam konteks penggunaan Permen Nomor 56 Tahun 2019.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X