JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perdagangan RI menyatakan keberatan atas hambatan ekspor yang dilakukan pemerintah Filipina kepada produk otomotif asal Indonesia.
Seperti diketahui, Filipina baru saja mengenakan safeguard atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) kepada mobil-mobil impor dari Tanah Air.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, mengatakan, Filipina seharusnya memiliki bukti yang kuat sebelum menerapkan aturan tersebut.
Baca juga: Begini Wujud Avanza Listrik yang Siap Diproduksi Mulai 2022 ?
Bukti ini harus menunjukkan bahwa industri manufaktur domestik Filipina mengalami kerugian yang serius karena mobil impor asal Indonesia.
“Kami akan terus melakukan berbagai langkah dan upaya agar Indonesia terbebas dari pengenaan BMTPS ini,” ujar Lutfi, dalam keterangan resmi (15/1/2021).
Lutfi juga mengatakan, pihaknya telah menerima rencana dari Kementerian Perdagangan dan Industri (DTI) Filipina yang bakal menerapkan BMTPS selama 200 hari.
Baca juga: Suzuki Buatan Cikarang dan Tambun Laris Manis, Carry Pikap Terbanyak
Regulasi ini kabarnya akan berlaku setelah dikeluarkannya customs order Filipina, yang diperkirakan terbit pada Januari 2021.
Kabarnya, Indonesia akan dikenakan BMTPS untuk mobil atau kendaraan dalam bentuk cash bond sekitar Rp 20 juta per unit, tetapi juga ada pengecualian.
Lutfi menambahkan, aturan ini akan berlaku bagi mobil penumpang impor dalam bentuk completely knocked-down, semi knocked-down, dan kendaraan bekas.
Baca juga: Budaya Turun-temurun Panaskan Mesin Mobil, Apakah Masih Perlu?
Kemudian kendaraan untuk tujuan khusus seperti ambulans dan kendaraan jenazah, termasuk juga kendaraan listrik dan kendaraan mewah dengan harga di atas 25.000 dollar AS atau setara Rp 351 jutaan.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan