Bayar Pajak Kendaraan di DKI Bisa Langsung 3 Tahun Sekaligus

Kompas.com - 27/10/2020, 08:22 WIB
Bayar Pajak Kendaraan di Telkomsel IIMS 2019 KOMPAS.com / Aditya MaulanaBayar Pajak Kendaraan di Telkomsel IIMS 2019
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski tak ada keringanan penghapusan denda pajak di akhir 2020, namun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, mengklaim akan mengeluarkan beberapa terobosan di tahun mendatang.

Salah satunya, inovasi yang akan diluncurkan terkait soal kemudahan dalam memberikan pelayanan bagi warga DKI Jakarta, khususnya soal sistem membayar pajak kendaraan bermotor ( PKB).

Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani mengatakan, inovasi kemudahan dilakukan untuk meningkatkan layanan. Beberapa hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan wajib pajak, akan dipermudah.

Baca juga: Tidak Ada Penghapusan Denda Pajak Kendaraan di Jakarta, Ini Alasannya

"Kita sedang rancang beberapa pengajuan terkait inovasi perpajakan, khusunya PKB. Jadi kalau sekarang itu, ada orang yang mau bayar pajak kendaraannya untuk dua atau tiga tahun sekaligus tidak bisa, nanti kita akan usahakah itu semua bisa dilakukan," ucap Tsani kepada Kompas.com, Minggu (25/10/2020).

Razia Pajak Kendaraan di PIKBAPENDA DKI Razia Pajak Kendaraan di PIK

Menurut Tsani, upaya itu dilakukan agar membuat sistem perpajakan juga makin fleksibel, terutama bagi wajib pajak yang memang pada dasarnya sudah patuh.

Sementara untuk keringanan lain, beberapa juga sedang disiapkan. Namun, Tsani menjelaskan bila sifatnya akan lebih ke soal pelayanan dan edukasi bagi setiap wajib pajak.

Baca juga: STNK Akan Diblokir Jika Tak Bayar Pajak Selama 2 Tahun

Artinya, upaya-upaya memberikan stimulus atau relaksasi seperti adanya pemutihan dan lain sebagainya, tidak masuk dalam program prioritas lantaran dianggap praktik tersebut tidak mengedukasi malah kerap dijadikan ajang manfaat bagi penunggak pajak.

Fasilitas Drive Thru pembayaran pajak sepeda motor sepi pengunjung.Ghulam/Otomania Fasilitas Drive Thru pembayaran pajak sepeda motor sepi pengunjung.

"Kebanyakan seperti itu, mereka telat pajak tidak mau langsung bayar, tapi menunggu dulu sampai akhir tahun karena biasanya ada pemutihan. Hal- hal seperti itu jadi tidak mengedukasi dan tidak adil juga bagi wajib pajak yang memang taat," kata Tsani.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X