Kenapa Ganjil Genap Jakarta Belum Diterapkan Kembali?

Kompas.com - 06/07/2020, 16:01 WIB
Suasana kendaraan terjebak macet di Jalan Tol Cawang-Grogol, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2020). Pada hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANSuasana kendaraan terjebak macet di Jalan Tol Cawang-Grogol, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2020). Pada hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski peningkatan volume lalu lintas kendaraan sekarang ini sudah mulai ramai, namun aturan ganjil genap belum juga diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Bahkan dalam rapat Pimpinan (Rapim) Kebijakan Mobilitas Pasca Pademi Covid-19, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, bila untuk saat ini sistem pembatasan mobil pribadi melalui skema ganjil genap belum menjadi prioritas yang mendesak.

Lantas apa alasan yang mendasari kondisi tersebut ? menjawab hal ini, Syafrin menegaskan bila berdasarkan hasil analisa serta evaluasi selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) transisi, memang ada lonjakan volume kendaraan yang jumlahnya hampir mendekati saat sebelum pandemi, namun tetap ada beberapa pertimbangan utama.

Baca juga: Syarat SIKM Jakarta Jadi Lebih Longgar

"Pertama karena di Jakarta sekarang ini masih ada PSBB transisi yang artinya kita belum selesai dengan wabah Covid ini. Volume lalu lintas memang meningkat, bahkan pada hari tertentu sampai 96 persen, namun harus disadari bila kapasitasn angkutan umum kita sekarang ini juga belum maksimal," ujar Syafrin kepada Kompas.com, Minggu (5/7/2020).

Bus transjakarta melenggang di antara kemacetan di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Bus transjakarta melenggang di antara kemacetan di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen.

"Layanan transportasi umum kita (LRT, MRT, Transjakarta, dan KRL) kapasitas per jam itu mencapai 139 ribu saat physical distancing, akan lebih padat lagi ketika pada hari-hari dan jam sibuk. Kalau ganjil-genap mau diberlakukan lagi, maka otomatis pelayanan tersebut juga harus siap," kata dia.

Karena akibat angkutan umum yang belum bisa menampung limpahan penumpang secara maskimal seperti sebelum saat ada pandemi tersebut, Syafrin menegaskan bila ganjil genap belum terlalu mendesak saat ini untuk kembali diterapkan lagi.

Bila sampai diterapkan dengan kondisi yang ada sekarang, dikhawatirkan bakal terjadi penumpukan penumpang. Mulai dari stasiun, halte Transjakarta, dan sebagainya yang sangat berisiko terhadap penularangan Covid-19.

Baca juga: Mobil Bekas Rp 150 Jutaan, Bisa Dapat Fortuner hingga Alphard

Menurut Syafrin, kondisi terkini dengan mengadakan layanan bus gratis di sejumlah stasiung yang ada di wilayah Jabodetabek pun, ternyata masih belum bisa menampung penumpang. Lantaran itu, Pemprov akhirnya menunda lebih dulu penerapan gajil genap untuk Jakarta.

Suasana kendaraan terjebak macet di Jl. Gatot Subroto dan Tol Cawang-Grogol di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2020). Pada hari pertama  orang masuk kantoran dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Suasana kendaraan terjebak macet di Jl. Gatot Subroto dan Tol Cawang-Grogol di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2020). Pada hari pertama orang masuk kantoran dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan.

"Jadi memang sesuai arahan Gubernur DKI, kita harus mengutamakan keselamatan warga. Namun bukan berarti kami tidak lakukan evaluasi lagi, sampai saat ini kami terus menganalisa dan mencari solusi, salah satunya kami minta masyarakat juga berkontribusi untuk bisa memanfaatkan sepeda sebagai alat transportasi," ujar Syafrin.

Diharapkan dengan adanya kebijakan soal jalur khusus sepeda bisa menekan volume kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Bahkan Dishub juga akan membangun ragam fasilitas untuk pengguna sepeda serta mengandeng aplikator bike sharing yang ada di Jakarta.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

Pagi tadi “Uji Coba Layanan Bike Sharing di DKI Jakarta” bersama Kadishub @syafrin.liputo @itdpindonesia dan @gowesbikesharing telah dilakukan. Uji coba layanan bike sharing ini sudah bisa di gunakan mulai hari ini, Jumat 03 Juli 2020. Terdapat 9 titik Parkir sepeda Gowes, tersedia 200 unit Sepeda dengan jam operasional 06.00 s.d 18.00 WIB. 9 titik lokasi sementara ini, yaitu : 1. Stasiun MRT Bundaran HI. 2. Halte Bus Pelican Crossing Bundaran HI sisi Timur. 3. Halte Bus Pelican Crossing Bundaran HI sisi Barat. 4. Depan Gedung Sinar Mas. 5. Halte Bus Balaikota Sisi Selatan. 6. Stasiun Tanah Abang. 7. Walikota Jakarta Pusat / Museum Prasasti. 8. Gedung Dinas Teknis Abdul Muis. 9. Gedung Dinas Teknis Jatibaru. —— Cara menggunakan bike sharing ini silahkan cek postingan sebelumnya ya! 1. Unduh aplikasi GOWES di smartphone anda. 2. Setelah berhasil login, segera top up saldo GOWES pada aplikasi untuk membuka gembok sepeda. 3. Scan/pindai QR Code pada unit GOWES untuk membuka gembok dan mulai berkendara. 4. Setelah selesai berkendara, parkirkan sepeda di zona parkir GOWES yang tersedia, lalu kunci gembok secara manual. Jangan lupa untuk scan QR Code di tempat parkir sepeda GOWES untuk mengakhiri perjalanan. Tetap patuhi Protokol Kesehatan, wajib pakai masker dan selalu jaga jarak aman. #dishubdkijakarta #gowes #itdp #biketoworkindonesia #jakartaramahbersepeda

A post shared by DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (@dishubdkijakarta) on Jul 3, 2020 at 12:37am PDT

Syafrin menegaskan pengguna sepeda di Jakarta akan mendapat prioritas lantaran ada aturan teknis sendiri. Contoh seperti perkantoran yang harus menyediakan lahan parkir sebesar 10 persen untuk sepeda, fasilaitas shower, dan lain sebagainya.

"Kita dorong penggunaanya agar menggantikan kendaraan bermotor, jadi paling tidak bisa miminimalkan terjadinya penumpukan kendaraan bermotor juga menekan polosi udara," kata Syafrin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X