Organda Minta Kelonggaran SIKM, Ini Kata Dishub Jakarta

Kompas.com - 28/06/2020, 17:22 WIB
Polisi menghalau mobil bus yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPolisi menghalau mobil bus yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Turunnya jumlah penumpang di transportasi darat, khususnya pada armada bus antar kota antar provinsi, membuat Organisasi Angkutan Darat ( Organda) meminta sejumlah kelonggaran. Salah satunya mengenai aturan Surat Izin Keluar Masuk ( SIKM) untuk masuk Jakarta.

Dengan kelonggaran mengenai syarat SIKM tersebut, diharapkan ada peningkatan sejumlah penumpang yang ingin berpergian, bagi dari Jakarta ke luar Jabodetabek atau pun pergerakan sebaliknya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pada dasarnya SIKM dibutuhkan sebagai upaya pengendalian orang dalam berpergian, baik keluar dan masuk Jakarta terutama pada saat pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi.

Baca juga: Penumpang Sepi, Organda Minta Kelonggaran Izin Keluar Masuk Jakarta

"Harus dimengerti SIKM ini upaya kami agar menjaga keamanan serta keselamatan warga dari wabah Covid-19. Sekarang penyebaran virus ini sudah menurun, namun kami tetap harus menjaga agar tidak ada peningkatan lagi. SIKM sendiri masih akan berlanjut selama status darurat bencana non-alam belum dicabut," kata Syafrin kepada Kompas.com, Minggu (28/6/2020).

Petugas Satpol PP DKI Jakarta memindai dokumen kesehatan dan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta penumpang pesawat setibanya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (27/5/2020). PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara Soetta bekerja sama dengan TNI, Polri dan Satpol PP DKI Jakarta memberlakukan tiga pos pemeriksaan salah satunya pemeriksaan SIKM Jakarta bagi semua penumpang pesawat yang akan masuk ke DKI Jakarta.ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL Petugas Satpol PP DKI Jakarta memindai dokumen kesehatan dan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta penumpang pesawat setibanya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (27/5/2020). PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara Soetta bekerja sama dengan TNI, Polri dan Satpol PP DKI Jakarta memberlakukan tiga pos pemeriksaan salah satunya pemeriksaan SIKM Jakarta bagi semua penumpang pesawat yang akan masuk ke DKI Jakarta.

Soal kelonggaran, menurut Syafrin sebenarnya tidak ada yang sulit dalam membuat SIKM selama pemohon melengkapi persyaratan yang diminta.

Dengan demikian, harusnya setiap pemohon, baik itu warga yang ada di Jakarta atau di luar Jabodetabek yang ingin ke Jakarta tidak sulit mendapatkan SIKM.

Lebih dari itu, SIKM dibutuhkan sebagai pendataan yang memiliki peran penting untuk melacak. Hal ini sangat penting bila tiba-tiba terjadi atau ditemui adanya kasus baru mengenai penyebaran Covid-19.

"Dengan demikian, saat terjadi kasus ada datanya kita mudah untuk melakuan penelusuran dan melakukan upaya tindakan sebelum ada penyebaran yang lebih luas. Sebenarnya sangat mudah membuat SIKM ini," kata Syafrin.

Baca juga: Merokok pada Bus AKAP Juga Pakai Aturan!

Lebih dari itu, dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) baru, yakni Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Berpergian di Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, pemohon SIKM jauh lebih dimudahkan lantaran tak harus menyertakan ragam surat yang menjadi syarat-syarat seperti awal-awal.

Sejumlah bus diputar balik melalui Gerbang Tol Karawang Barat pada Senin (1/6/2020). Kendaraan tersebut diputar balik lantaran pengendara tak dapat menunjukkan SIKM DKI Jakarta.KOMPAS.COM/FARIDA Sejumlah bus diputar balik melalui Gerbang Tol Karawang Barat pada Senin (1/6/2020). Kendaraan tersebut diputar balik lantaran pengendara tak dapat menunjukkan SIKM DKI Jakarta.

Bahkan, pemohon tak harus mengeluarkan uang untuk melakukan rapid test untuk mendapatkan surat bebas Covid-19, karena dalam regulasi baru, pemohon SIKM hanya harus melakukan pengetesan Covid-19 melalui Corona Likelihood Metric (CLM) yang berbasis aplikasi.

Pemohon tetap diwajibkan mengisi data, setelah itu diarahkan mengikuti pengetesan CLM Covid-19 yang basisnya berupa skoring untuk menentukan apakah orang tersebut bisa mendapatkan SIKM atau tidak. Semua proses tersebu bisa dilakukan di situs corona.jakarta.go.id.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X