Begini Aturan Pajak Progresif Kendaraan di Provinsi Jateng

Kompas.com - 28/06/2020, 07:22 WIB
Antrean wajib pajak di kantor Samsat Jakarta Barat pada H-1 penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, Jumat (14/12/2018). Kompas.com/RIMA WAHYUNINGRUMAntrean wajib pajak di kantor Samsat Jakarta Barat pada H-1 penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, Jumat (14/12/2018).
Penulis Ari Purnomo
|

SEMARANG, KOMPAS.com - Pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor tidak hanya diterapkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta saja, tetapi Provinsi Jawa Tengah ( Jateng) juga sudah menerapkan aturan tersebut.

Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Jateng nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemilik kendaraan roda empat maupun roda dua dengan nama dan alamat yang sama akan dikenakan tarif pajak progresif seperti yang sudah ditetapkan.

Baca juga: Diskon Pajak Kendaraan untuk Warga Jawa Timur, Ini Rinciannya

Hanya saja, untuk aturan penerapannya ada sedikit perbedaan dengan wilayah DKI Jakarta terutama untuk kepemilikan kendaraan bermotor atau sepeda motor.

sejumlah warga membayar pajak kendaraan bermotorditlantas polda jatim sejumlah warga membayar pajak kendaraan bermotor

Kepala Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Provinsi Jateng Tavip Supriyanto menjelaskan, untuk pajak progresif sepeda motor hanya dikenakan bagi pemilik kedua dengan kapasitas silinder di atas 200 cc. Aturan ini sebagaimana diterangkan dalam pasal 9 pada Perda nomor 2 tahun 2011.

“Kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan bermotor roda dua 200 cc ke atas dan roda empat dikenakan tarif progresif,” kata Tavip kepada Kompas.com Sabtu (27/6/2020).

Sementara untuk besaran tarif pajak progresif yang diterapkan yakni sebesar 2 persen untuk kepemilikan kedua atau naik 0,5 persen dibandingkan dengan kepemilikan kendaraan pertama.

Baca juga: 3 Penyebab Cat Mobil Rusak, Salah Satunya karena Getah Pohon

Untuk kepemilikan kendaraan ketiga akan naik lagi sebesar 0,5 persen dari kendaraan kedua, yakni 2,5 persen.

“Begitu pula untuk kendaraan keempat naik 0,5 persen dibandingkan kendaraan ketiga jadi 3 persen, kendaraan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 persen,” ucapnya.

Seorang warga memperlihatkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor yang dibayar secara daring atau online dari rumah di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pembayaran secara online itu karena diliburkannya pembayaran secara langsung melalui Samsat untuk mencegah penularan Covid-19.ANTARA FOTO/SENO Seorang warga memperlihatkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor yang dibayar secara daring atau online dari rumah di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pembayaran secara online itu karena diliburkannya pembayaran secara langsung melalui Samsat untuk mencegah penularan Covid-19.

Untuk penghitungan besaran pajak kendaraan bermotor ( PKB) masih sama dengan daerah yang lainnya yakni Nilai Jual Kendaraan Bermotor ( NJKB) dikalikan dengan tarif PKB yang sudah ditentukan sesuai dengan kategori kendaraan.

Seperti yang tertuang dalam pasal 8 pada Perda yang sama disebutkan untuk besaran tarif PKB kendaraan pribadi sebesar 1,5 persen. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1,0 persen.

Baca juga: Penting Merawat Tangki BBM Mobil Secara Rutin

Untuk kendaraan seperti ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan dan instansi pemerintah tarif PKB yang dikenakan sebesar 0,5 persen.

Sedangkan untuk kendaraan bermotor yang masuk kategori alat-alat berat dan juga alat-alat besar tarif PKBnya sebesar 0,2 persen.

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X