Hadapi New Normal, Kebijakan Ganjil Genap Bisa Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan ganjil genap jika tetap diberlakukan pada masa new normal diprediksi akan bermasalah. Pasalnya dalam situasi pandemi, orang bakal memilih kendaraan pribadi. Sebab transportasi umum bakal sulit menerapkan physical distancing.

Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, mengatakan, pada masa kenormalan baru diperkirakan kondisi jalan akan lebih macet dibandingkan sebelum masa pandemi.

Apalagi jika aktivitas para pekerja di Ibu Kota sudah berjalan seperti biasanya. Artinya, orang-orang sudah harus masuk kantor, berangkat kerja pagi, dan pulang sore hari.

Baca juga: Kenapa Dilarang Pakai Baju Warna Biru Saat Foto untuk SIM?

Lihat Foto

Uji Coba Perluasan Ganjil Genap(KOMPAS.com/Gilang)

“Di sini tantangannya apakah kebijakan ganjil genap tetap dilaksanakan atau untuk sementara ditiadakan,” ujar Djoko, dalam keterangan tertulis (31/5/2020).

“Jika tetap dilaksanakan tapi pemerintah tidak mampu menyediakan ketersediaan angkutan umum yang memadai untuk physical distancing, maka kebijakan ganjil genap potensial dipermasalahkan publik,” katanya.

Menurut Djoko, jumlah angkutan umum saat ini agak sulit untuk ditambah. Sementara, physical distancing harus dijalankan untuk memenuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Tak Memiliki SIKM, Polisi Pukul Mundur 37.585 Kendaraan Selama Arus Balik

Lihat Foto

Petugas satuan polisi pamong praja menghentikan angkutan umum yang melebihi kapasitas penumpang saat patroli penegakan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jl. Matraman Raya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2020). Dalam kegiatan patroli PSBB tersebut, target penegakan untuk masyarakat yang tidak mengunakan masker dijalanan.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Alhasil antrean angkutan umum bisa makin panjang dan lebih lama. Otomatis warga bakal memilih kendaraan pribadi untuk menghindari kesulitan saat naik angkutan umum.

“Yang rasional sebenarnya adalah agar bagaimana aktivitas atau kegiatan publik pada masa new normal dapat dikendalikan intesitasnya tidak sama seperti pada masa sebelum pandemi,” ucap Djoko.

“Jadi seharusnya masa new normal tidak semuanya harus kembali kerja ke kantor seperti sebelum pandemi. Yang masih bisa work from home (WFH) ya semestinya tetep WFH atau minimal ada pengurangan kehadiran ke kantor,” tuturnya.