Ingin Balik Nama Kepemilikan Kendaraan, Segini Rincian Biayanya

Kompas.com - 07/05/2020, 12:22 WIB

Ari Purnomo,

Aditya Maulana

Tim Redaksi

Lihat Foto

Antrian panjang terjadi di Kantor Samsat Jakarta Timur, Jalan DI Panjaitan, pada Kamis (31/8/2017). Antrian yang terjadi merupakan keramaian masyarakat yang hendak menggunakan program pengampunan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Program tersebut akan berakhir pada Kamis hari ini.(Kompas.com/David Oliver Purba)

Seorang warga memperlihatkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor yang dibayar secara daring atau online dari rumah di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pembayaran secara online itu karena diliburkannya pembayaran secara langsung melalui Samsat untuk mencegah penularan Covid-19.

Jateng bebas BBNKB dan Denda Pajak Kendaraan bermotor

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemberian insentif kepada para pemilik kendaraan bermotor yang nunggak pajak, digulirkan oleh sejumlah wilayah di tengah pandemi Corona ini.

Kebijakan tersebut selain menghapuskan denda pajak, juga membebaskan biaya untuk balik nama kendaraan bermotor.

Selain di Jawa Tengah (Jateng), kebijakan ini juga diterapkan di Provinsi DKI Jakarta dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kesempatan ini tentunya menjadi waktu yang tepat bagi para penunggak pajak kendaraan, untuk membayar pajak.

Termasuk juga bagi para pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama kepemilikannya.

Tetapi, meski dibebaskan dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bukan berarti semua prosesnya benar-benar gratis atau tanpa biaya sepeserpun.

ANTARA FOTO/SENO Seorang warga memperlihatkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor yang dibayar secara daring atau online dari rumah di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pembayaran secara online itu karena diliburkannya pembayaran secara langsung melalui Samsat untuk mencegah penularan Covid-19.

Wajib pajak tetap dikenakan biaya untuk jenis administrasi yang lainnya, dengan biaya yang berbeda-beda.

Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Gamal Suwantoro mengatakan, yang dibebaskan hanyalah BBNKB, yakni sebesar 1 persen dari harga kendaraan bekas.

“Kalau untuk kendaraan baru BBNKB-nya sebesar 10 persen dari nilai jual kendaraan bermotor,” katanya kepada Kompas.com belum lama ini.

Adapun biaya yang masih harus dibayarkan

1. Pajak pokok kendaraan bermotor (PKB)

2. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Kendaraan roda dua Rp 35.000
Kendaraan roda empat Rp 157.000

3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK),

Kendaraan roda dua Rp 100.000
Kendaraan roda empat Rp 200.000