Kata Pengamat Soal Ganjil Genap dan Ojol Bawa Penumpang

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski masih wacana, namun kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan ganjil genap di tengah masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) banyak menuai banyak pro dan kotra.

Terlebih sepeda motor, selain ojek online (ojol) pun akan ikut dibatasi layaknya mobil pribadi. Sementara itu, hingga saat ini pagebluk corona (Covid-19) masih terus mengancam.

Djoko Setijwarno, Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengatakan rencana penerapan kebijakan ganjil genap dengan pengecualian ojol tidak akan bermakna lagi bagi program pembatasan mobilitas di jalan raya.

Baca juga: Dilema Ganjil Genap dan Jawabannya

Karena itu, Djoko menyarankan agar pemerintah lebih baik fokus pada penerapan program jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) yang sampai saat ini selalu tertunda pelaksanaanya.

Lihat Foto

Sejumlah kendaraan melintas di ruas jalan Tol Jagorawi di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (8/6/2020). Terpantau terjadi kepadatan kendaraan di Tol Jagorawi menuju arah Jakarta dari KM 13 Cibubur hingga KM 08 Cipayung. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.)

"Kebijakan ganjil genap juga tidak bisa dipertahankan begitu lama. Pasalnya, sekarang ini masyarakat cenderung menambah kendaraan pribadi dan memiliki plat kendaraan ganda. Segeralah beralih dengan program jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP)," kata Djoko kepada Kompas.com, Rabu (10/6/2020).

Dari sisi kebijakan mengizinkan ojek membawa penumpang, menurut Djoko juga cukup riskan terhadap penularan Covid-19, apalagi tidak dibarengi dengan pengawasan mengenai protokol kesehatan di lapangan. Kondisi ini sama saja dengan mempertaruhkan keamanan pengemudi dan penumpang.

Baca juga: Sekat Partisi Ojol Harus Jadi Keharusan

Upaya melakukan jaga jarak fisik melalui sekat, menurut Djoko juga tak menjadi jaminan lantaran belum adanya sertifikat SNI. Bahkan belum ada uji coba oleh instansi yang berwenang layaknya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Lihat Foto

Pengemudi ojek online dengan penumpangnya di Stasiun Karet, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pengemudi ojek online beroperasi untuk mengangkut penumpang selama PSBB transisi dengan menerapkan protokol kesehatan.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

"Kebijakan membolehkan ojek daring lebih menguat karena kepentingan politis dan bisnis dengan mengabaikan kepentingan kesehatan dan kesejahteraan rakyat," ucap Djoko.

"Jika suatu saat ada yang tertular melalui aktivitas ojol, bisa jadi masyarakat sipil akan menuntut instansi yang membolehkan dan yang mengusulkan," kata dia.

Seperti diketahui, selain Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkna Permenhub 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Begini Teknis dan Aturan Resmi Berkendara Selama New Normal

Lihat Foto

Tenaga medis dari kementerian perhubungan melakukan uji cepat (rapid test) kepada pengemudi angkutan umum dengan skema drive thru di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2020). Uji cepat ini dilakukan dalam upaya mendukung usaha pemerintah menekan laju penyebaran wabah Covid-19.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Pada pasal 11 disebutkan bila sepeda motor untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan, aktivitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar, melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit