Pemerintah Pastikan Tidak Hapus atau Naikkan Harga BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin mengungkap tidak ada rencana pemerintah untuk menghapus BBM bersubsidi di Indonesia.

Hanya saja, jenis bahan bakar Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92) akan diremajakan menjadi berstandar Euro IV dengan sulfur lebih rendah yaitu 50 ppm. Sehingga lebih bersih, ramah lingkungan, dan sesuai aturan.

"Namanya apa, kita masih belum tau. Itu terserah Pertamina nanti. Tapi intinya, kita mau menghilangkan BBM rendah sulfur tapi dari sisi harga, akan sama," katanya di Kantor Kemenko Marves, Kamis (12/9/2024) malam.

Baca juga: Benarkah Motor Terkena Pembatasan BBM Pertalite?

Dok. Pertamina Ilustrasi pengendara motor beli BBM Pertalite di SPBU Pertamina. Motor 250 cc ke atas dan mobil 1.400 ke atas disebut dilarang beli Pertalite mulai 1 Oktober 2024.

Untuk diketahui, spesifikasi dari Pertalite dan Pertamax yang kini mayoritas digunakan masyarakat masih memiliki sulfur maksimal 500 ppm. Padahal, Indonesia sudah harus menerapkan batas sulfur 50 ppm atau Euro IV.

Saat ini, baru tiga produk dari Pertamina yang memenuhinya, yaitu Pertadex 53, Pertamax Green 95, dan Pertamax Tubo 98. Hanya saja jenis BBM tersebut baru tersedia terbatas di Surabaya dan Jakarta.

"Kita tidak ada naikkan harga BBM, tetapi tentu akan ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi. Nanti, itu yang menanggung pemerintah. Kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," kata Rachmat.

Namun sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan pembatasan lewat skema penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Maka, beberapa kendaraan kemungkinan akan dilarang membeli BBM subsidi.

Baca juga: Inspeksi Mobil Listrik Bekas Masih Terbatas, Ini Kendalanya

Pertamina Pembelian Pertalite dengan QR Code di SPBU

"Kita akan memberikan payung hukum untuk bisa memberikan subsidi dan kompensasi kepada BBM untuk memperbaiki kualitasnya. Kapan dimulai? begitu aturan dikeluarkan nanti," ucap dia.

Berdasarkan peta jalan yang sudah dibuat, Rachmat menyebut BBM ini ditargetkan bisa tersedia secara menyeluruh di Indonesia atau pada skala nasional di 2028 mendatang.

"BBM yang kita dorong adalah rendah sulfur atau comply dengan Euro IV. Ini tentunya membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, dan tahapannya dilakukan per-daerah," ucapnya.