Kemenperin Ungkap Alasan Penyerapan Subsidi Kendaraan Listrik Belum Agresif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) mengungkapkan alasan penyerapan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) masih belum agresif meskipun sudah ada bantuan atau subsidi karena sosialisasi dan edukasi.

Pasalnya, menurut Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, kendaraan itu merupakan moda yang baru. Sehingga butuh waktu agar masyarakat memahami manfaatnya seraya menjawab berbagai keraguannya.

"Roadmap pemerintah untuk elektrifikasi sudah jelas sampai 2040, di mana industri otomotif harus memindahkan supply chain-nya. Oleh karena itu, inisiasinya pelan-pelan untuk mereka shifting," kata dia saat ditemui, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Kemenperin Klaim Penyaluran Subsidi Kendaraan Listrik Anti-Joki

Dokumentasi Tim Komunikasi Lifepal Ilustrasi mobil listrik merek Hyundai yang dipamerkan

"Tapi masalahnya, demand di pasar. Masyarakat itu banyak yang belum tahu manfaat kendaraan listrik. Mereka mau pakai, tetapi masih ada pertanyaan seperti keselamatan, pengisian daya, dan lain-lain," lanjut Febri.

Sebagai upaya mendorong hal tersebut, Kemenperin berharap pada evaluasi atas kebijakan pemberian bantuan pemerintah pada KBLBB bisa menambahkan aturan atau anggaran soal sosialisasi dan edukasi.

Sebab, ketika aspek ini tetap dibiarkan dan menunggu kesadaran diri sendiri maka proses transisi menuju elektrifikasi kendaraan bermotor bakal tetap melambat.

"Edukasi kan butuh waktu ya. Membuat orang untuk mulai berpindah ke kendaraan listrik itu perlu waktu," ucap Febri.

Baca juga: Insentif PKB dan BBNKB buat BEV, Tidak akan Mengikis Mobil Hybrid

Kompas.com/Daafa Alhaqqy Deretan motor listrik yang dipajang saat PEVS 2023

"Saya pikir, pemerintah akan menimbang suara masukkan dari seluruh komponen ekosistem kendaraan listrik ini, dari produsen kendaraan, diler, sampai ke produsen infrastruktur dan pembelinya juga," kata dia.

"Bisa saja nanti ada program edukasi atau segala macam tentang bantuan ini. Program kendaraan listrik itu lintas sektor, tidak bisa Kemenperin saja," tambah Febri.

Adapun tantangan lain yang bisa jadi penghambat percepatan kendaraan listrik di Indonesia ialah ketersediaan infrastruktur.