Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2022, 07:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan sulit menangani persoalan terkait maraknya truk kelebihan muatan atau Over Dimension Over Load (ODOL). Bahkan, pelanggaran akibat kelebihan muatan dan kelebihan dimensi meningkat tahun ini.

"Memang odol ini permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan, tapi bukan berarti kita menyerah dengan itu,” ujar Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub disitat dari Youtube Komisi V DPR RI Channel, Selasa (29/11/2022).

“Penanganan ODOL itu dilaksanakan dengan multi lembaga, multiinstansi bersama bagaimana target zero ODOL di 2023 bisa tercapai," kata dia.

Baca juga: Nissan Serena Facelift Meluncur, Fiturnya Semakin Canggih

Truk ODOLBUDI SETIYADI Truk ODOL

Hendro mengatakan upaya hukum sudah dilakukan lintas instansi, termasuk juga dengan pendekatan yang represif.

Seperti tidak meluluskan uji kir (kelayakan) kendaraan ketika ditemui ada yang kelebihan muatan di jembatan timbang.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda dan Korlantas bahwa apabila ada kendaraan yang over dimensi untuk tidak diluluskan KIR-nya, sehingga enggak bisa diperpanjang suratnya di Samsat," ucap Hendro.

Baca juga: Bukan Awet, Ini Efek Buruk Ritual Angkat Wiper Saat Parkir

Kemudian, kerja sama lain yang sudah dilakukan dengan memasang Weigh In Motion (WIM) di jalan tol, yang berfungsi untuk mengukur muatan kendaraan tanpa masuk jembatan timbang.

"Ini sedang uji coba di 5 lokasi, ke depan kita berkoordinasi dengan Korlantas bagaimana hasil dari WIM itu bisa meng-capture kelebihan muatan itu masuk ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)," kata Hendro.

Selain itu berkaitan dengan penanganan hukum, Kemenhub juga sudah bersurat dengan Korlantas Polri, supaya kecelakaan kendaraan yang berkaitan dengan truk kelebihan muatan, sanksinya dikenakan pemilik barang.

"Sopir itu orang yang disuruh saja, itu sudah dijalankan dengan Korlantas. Setiap kendaraan terlibat kecelakaan karena ODOL pengusaha wajib dikenakan pidana," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.