Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Mengurangi Polusi, Ganjil Genap Malah Menambah Jumlah Kendaraan

Kompas.com - 24/06/2022, 07:22 WIB
Ruly Kurniawan,
Agung Kurniawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Suci Fitria Tanjung menilai, kebijakan ganjil genap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian polusi di Ibu Kota.

Sebaliknya, berdasarkan beberapa kajian internal pembatasan kendaraan bermotor melalui nomor pelat kendaraan itu justru memicu munculnya kendaraan baru yang lebih banyak. Alhasil, populasi kendaraan di Ibu Kota justru akan semakin padat.

"Kebijakan terkait justru bisa memicu masyarakat Jakarta untuk membeli kendaraan baru karena transportasi publik belum menopang kebutuhan mobilitas masyarakat," katanya diansir Megapolitan Kompas.com, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Wanita Wajib Perhatikan Ini Saat Mengemudi Mobil Sendiri

Ilustrasi kemacetan JakartaSHUTTERSTOCK Ilustrasi kemacetan Jakarta

Situasi ini membuat suatu rumah tangga memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor dengan dua jenis nomor pelat yang berbeda, yaitu ganjil dan genap.

Padahal, kata Suci, salah satu tujuan dari penerapan aturan ganjil genap untuk mendorong masyarakat beralih kepada transportasi publik. Bahkan kebijakan tersebut sudah diperluas menjadi 25 titik mulai tahun ini.

Sayangnya, kondisi transportasi massal saat ini belum efisien dan afektif menuju titik tertentu.

"Akhirnya, masyarakat lebih memilih kendaraan bermotor dan ganjil genap belum efektif, bahkan jadi pemicu orang beli kendaraan baru dengan pelat nomor yang berbeda," kata dia.

Oleh karena itu, agar masyarakat beralih kepada transportasi publik harus ada jaminan fasilitasnya, baik itu keamanan, kenyamanan, efisiensi, serta efektivitas perjalanan masyarakat.

Suci menambahkan, pemberian insentif bagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik juga perlu diinisiasi. Menurut dia, cara tersebut terbukti efektif membuat masyarakat pindah ke transportasi publik di Jerman.

Baca juga: Integrasi Antarmoda Diklaim Mampu Dorong Masyarakat Beralih Naik Transportasi Umum

Ilustrasi kemacetanSHUTTERSTOCK Ilustrasi kemacetan

"Di Jerman, insentif diberikan kepada masyarakat yang memang mau menggunakan transportasi publik dengan pemberian kartu senilai 9 euro per bulan," ujar Suci.

Selain itu, konektivitas transportasi di sana juga baik sehinga efisiensi waktu di perjalanan sangat optimal. Konektivitas yang baik ini membuat orang tidak terlalu lama di jalan.

"Hal seperti itu menurut saya bisa secara cepat dilakukan oleh pemerintah sambil perlahan kita bertransformasi dan mengkonversi penggunaan energi fosil," tutur Suci.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com