Update Aturan Perjalanan saat Nataru, Sertifikat Vaksin Syarat Mutlak

Kompas.com - 11/12/2021, 07:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru terkait aturan perjalanan keluar kota saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021.

Secara umum, pergi keluar kota tidak dilarang. Namun, hanya masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi yang boleh bepergian, karena sertifikasi jadi syarat mutlak.

Mengutip salinan Inmendagri No 66 Tahun 2021 (10/12/2021), disebutkan persyaratan perjalanan jarak jauh, terutama bagi mereka yang menggunakan alat transportasi umum.

Baca juga: Dikira Lupa, Toprak Razgatlioglu Tegur Bos Yamaha Indonesia

Calon pemudik yang terjaring razia penyekatan berada di dalam bus yang akan membawa mereka ke Terminal Pulo Gebang, Jakarta, di Pintu Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/5/2020). Calon pemudik yang terjaring razia penyekatan oleh Polda Metro Jaya tersebut dibawa ke Terminal Pulo Gebang untuk kemudian diarahkan kembali menuju Jakarta.ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Calon pemudik yang terjaring razia penyekatan berada di dalam bus yang akan membawa mereka ke Terminal Pulo Gebang, Jakarta, di Pintu Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/5/2020). Calon pemudik yang terjaring razia penyekatan oleh Polda Metro Jaya tersebut dibawa ke Terminal Pulo Gebang untuk kemudian diarahkan kembali menuju Jakarta.

“Wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam,” tulis keputusan yang ditandatangai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Walaupun diperbolehkan, rupanya ada kelompok masyarakat yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan keluar kota.

Dan untuk orang yang belum divaksin dan orang yang tidak bisa divaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh,” lanjut peraturan tersebut.

Baca juga: Komparasi Yamaha R15M dan Suzuki GSX-R150

Petugas kepolisian memeriksa dokumen pengendara yang melintas dari arah Jakarta menuju pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak di pintu Gerbang Tol Merak, Banten, Kamis (6/5/2021) dini hari. Pemeriksaan tersebut terkait larangan mudik lebaran 2021 yang dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei sebagai upaya mengantisipasi risiko peningkatan kasus penularan COVID-19 jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Petugas kepolisian memeriksa dokumen pengendara yang melintas dari arah Jakarta menuju pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak di pintu Gerbang Tol Merak, Banten, Kamis (6/5/2021) dini hari. Pemeriksaan tersebut terkait larangan mudik lebaran 2021 yang dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei sebagai upaya mengantisipasi risiko peningkatan kasus penularan COVID-19 jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Saat Natal 2021 dan Tahun baru 2022.

Pada saat Inmendagri yang baru ini berlaku, Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 yang ada sebelumnya dicabut.

Keputusan tersebut juga menjelaskan, bahwa aturan ini mulai berlaku pada 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.

Baca juga: Rossi Akan Balapan di GT World Challenge Europe Pakai Audi R8

Petugas kepolisian mengarahkan kendaraan pribadi yang melintas di jalan Jakarta-Cikampek untuk keluar melalui pintu tol Cikarang Barat 3, Jawa Barat, Kamis (21/5/2020). Pengalihan tersebut sebagai upaya penyekatan gelombang pemudik jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Petugas kepolisian mengarahkan kendaraan pribadi yang melintas di jalan Jakarta-Cikampek untuk keluar melalui pintu tol Cikarang Barat 3, Jawa Barat, Kamis (21/5/2020). Pengalihan tersebut sebagai upaya penyekatan gelombang pemudik jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan masih melakukan sejumlah koordinasi dalam penyiapan penyusunan surat edaran Kemenhub tentang petunjuk pelaksanaan pengendalian transportasi di masa libur nataru.

Koordinasi melibatkan kementerian/lembaga, akademisi, sosiolog, pengamat transportasi, dan pihak terkait lainnya.

"Kebijakannya adalah pengetatan protokol kesehatan (prokes) bukan penyekatan karena masih mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam keterangan resmi ((9/12/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.