Ada Pajak Karbon, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Bisa Lebih Adil

Kompas.com - 09/06/2021, 13:01 WIB
Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOLalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana penerapan carbon tax atau pajak karbon bagi individu dan industri yang digaungkan pemerintah mulai menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Di sektor otomotif, pungutan pajak baru berimplikasi pada kenaikan harga jual kendaraan. Namun di sisi lainnya, aturan ini dianggap sejalan dengan rencana global yang tengah beralih ke mobil ramah lingkungan.

Bob Azam, Direktur Corporate Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), mengatakan, lewat aturan ini jadi sinyal pemerintah semakin mendukung kendaraan elektrifikasi.

Baca juga: Iklan Zaman Dulu Yamaha RX-K, Menggoda dengan Tudung Lampu

Jalur produksi Toyota All-New Kijang Innova di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indoneisa (TMMIN) di Karawang I, Senin (16/11/2015).Febri Ardani/KompasOtomotif Jalur produksi Toyota All-New Kijang Innova di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indoneisa (TMMIN) di Karawang I, Senin (16/11/2015).

Namun kenaikan harga karena pungutan baru bisa berdampak pada turunnya permintaan. Apalagi industri otomotif tengah bangkit usai dihajar badan pandemi.

“Memang arahnya supaya kita semakin eco friendly, tapi pada akhirnya yang bayar adalah konsumen, yang juga perlu dijaga daya belinya,” ujar Bob, kepada Kompas.com (8/6/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, pengamat otomotif Bebin Djuana, mengatakan, pajak karbon sejatinya sudah berlaku di negara-negara maju.

Baca juga: Harga Xpander di Jateng-DIY Setelah Diskon PPnBM Jadi 50 Persen

Uji Emisi Kendaraan Gratis jelang implementasi sanksi pada 24 Januari 2021KOMPAS.COM/STANLY RAVEL Uji Emisi Kendaraan Gratis jelang implementasi sanksi pada 24 Januari 2021

Menurutnya, apabila skema pungutan pajak karbon berdasarkan standar emisi, tentu ini merupakan berita baik.

Bebin mengatakan, penerapan pajak kendaraan berdasarkan standar emisi sangat adil dilakukan. Jadi pungutan pajak sebaiknya tidak lagi berdasarkan kapasitas mesin atau segmentasi kendaraan.

“Jadi jangan buru-buru pesimis. Beberapa tahun silam kita pernah ramai program langit biru, saya anggap itu program basa-basi. Ada pajak karbon berarti kita akan ikut negara-negara maju, treknya sudah benar,” ucap Bebin, kepada Kompas.com (8/6/2021).

Baca juga: Diskon PPnBM 50 Persen, Harga Honda BR-V Jadi Segini

STNK Mitsubishi Eclipse CrossKOMPAS.com/DIO DANANJAYA STNK Mitsubishi Eclipse Cross

Ia juga menambahkan, pengenaan pajak kendaraan di Indonesia yang berdasarkan kapasitas mesin sudah ketinggalan zaman.

Adanya rencana penerapan pajak karbon juga memunculkan harapan bahwa skema pajak kendaraan bermotor bisa diganti dengan aturan yang lebih modern.

“Kalau di luar sana seperti itu. Jadi jangan lagi kita bicara 2.000 cc beda pajaknya dengan 1.500 cc, 4x4 apalagi dimahalkan. Tetapi ketika kendaraan Anda kualitas pembakarannya baik, kemudian emisinya rendah, maka dikenakan pajak rendah,” kata Bebin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.