Penghambatan Filipina Bikin Ekspor Mobil RI Bergejolak

Kompas.com - 20/01/2021, 07:02 WIB
Ekspor mobil TMMINEkspor mobil

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah menyampaikan tuntutan keberatan kepada Pemerintah Filipina yang menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) atau safeguard bagi impor mobil asal Indonesia.

Pasalnya, langkah proteksi tersebut tidak beralasan (landasan tak kuat) sekaligus menyalahi berbagai kesepakatan perdagangan global khususnya di regional Asia Tenggara atau ASEAN, yaitu ASEAN Free Trade Area ( AFTA).

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( Kadin) Johnny Darmawan mengatakan, seharusnya otoritas Filipina tidak gegabah mengambil keputusan terkait dan memberikan argumentasi atau penjelasan secara objektif.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Protes ke Filipina Soal Bea Masuk Ekspor Mobil

Uji coba bongkar muat kendaran bermotor di Pelabuhan PatimbanKemenhub Uji coba bongkar muat kendaran bermotor di Pelabuhan Patimban

"Tidak bisa serta-merta melakukan safeguard itu tanpa disertai argumentasi yang jelas, bukti-bukti yang objektif dan scientific, serta lainnya. Ini sangat memberatkan ekspor Indonesia," kata dia dalam acara Bussiness Talk Live di KompasTV, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, jika BMTPS diberlakukan dengan keputusan sepihak maka ekspor otomotif dalam negeri dan investasi akan mengalami gejolak. Apalagi kini seluruh industri dan bisnis sedang dalam tahap pemulihan imbas pandemi Covid-19.

"Sedikitnya ada dampak short term dan long-term bagi Indonesia mulai dari melambatnya aktivitas pengkapalan mengingat safeguard itu berlaku pada 20 Januari 2021. Kemudian tentu bakal larinya ke investasi," papar Jhonny.

Diketahui, bea masuk pengamanan oleh Filipina ini berbentuk cash bond atau uang jaminan per unit dengan nilai 70.000 peso (Rp 20 juta) untuk mobil penumpang dan 110.000 peso  (Rp 70 juta)  bagi kendaraan komersial ringan.

Baca juga: Ingat, Palsukan Pelat Nomor Kendaraan Bisa Dipenjara 6 Tahun

Pekerja merakit mobil pick up di Pabrik Mobil Esemka, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019). Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) untuk mulai beroperasi memproduksi mobil. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho Pekerja merakit mobil pick up di Pabrik Mobil Esemka, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019). Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) untuk mulai beroperasi memproduksi mobil. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

Sehingga, ongkos impor per unit kendaraan bermotor roda empat atau lebih akan mengalami peningkatan. Pengenaan BMTPS sendiri berlaku selama 200 hari dimulai sejak dikeluarkannya customs order Filipina, yaitu 20 Januari 2021.

Senada dengannya, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ( Gaikindo) Jongkie D Sugiarto menyatakan bahwa BMTPS secara jelas bisa memperlambat laju ekspor otomotif dari dalam negeri.

"Kinerja ekspor mobil secara utuh pada Januari-Desember 2020 mencapai 232.000 unit, turun 30 persen dibanding tahun lalu yakni 332.000 unit. Sementara pemerintah meminta pada 2025, kita harus sudah menembus angka 1 juta unit," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X