Izin Angkutan Umum Tanpa Manajemen Keselamatan Bakal Dicabut

Kompas.com - 26/10/2020, 09:22 WIB
Foto karya Kristianto Purnomo berjudul Kecelakaan Bus Asli Prima ini meraih juara II kategori spot news di ajang Anugerah Pewarta Foto Indonesia 2019. Foto di ambil pada Minggu (13/01/2019) menampilkan korban kecelakaan antara Bus Asli Prima dan sebuah truk. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOFoto karya Kristianto Purnomo berjudul Kecelakaan Bus Asli Prima ini meraih juara II kategori spot news di ajang Anugerah Pewarta Foto Indonesia 2019. Foto di ambil pada Minggu (13/01/2019) menampilkan korban kecelakaan antara Bus Asli Prima dan sebuah truk.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) kini mewajibkan setiap perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan.

Keputusan ini sesuai dengan pilar pertama Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang berpedoman pada Peraturan Menteri 85 tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengatakan, sistem manajemen keselamatan menjadi bagian dari manajemen perusahaan berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi untuk mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

Petugas polisi mengamankan lokasi kecelakaan bus penumpang di Jalan Raya Boyolali - Solo Km. 4 Mojosongo Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (21/6/2017). Kecelakaan beruntun ini melibatkan bus Armada Jaya Perkasa, Toyota Alphard, mobil boks Mitsubishi Canter, dan tiga unit sepeda motorKOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Petugas polisi mengamankan lokasi kecelakaan bus penumpang di Jalan Raya Boyolali - Solo Km. 4 Mojosongo Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (21/6/2017). Kecelakaan beruntun ini melibatkan bus Armada Jaya Perkasa, Toyota Alphard, mobil boks Mitsubishi Canter, dan tiga unit sepeda motor

Sanksi administratif

"Perusahaan angkutan umum yang tidak membuat, menyusun, dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin," ucap Yani dalam keterangan resminya, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Jurus Baru Kemenhub Berantas Truk ODOL

Lebih lanjut Yani juga menjelaskan bila pemerintah terus berupaya melakukan pembinaan kepada perusahaan angkutan secara berkesinambungan.

Kecelakaan bus Asli Prima terjadi di Gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten, Minggu (13/01/2019). Bus Asli Prima yang melaju dari arah Jakarta keluar jalur menabrak truk yang melaju menuju Jakarta. Akibat kecelakaan ini dua orang luka berat dan belasan lainnya luka ringan.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Kecelakaan bus Asli Prima terjadi di Gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten, Minggu (13/01/2019). Bus Asli Prima yang melaju dari arah Jakarta keluar jalur menabrak truk yang melaju menuju Jakarta. Akibat kecelakaan ini dua orang luka berat dan belasan lainnya luka ringan.

Kondisi tersebut mengingat baik penyelenggaraan angkutan orang maupun barang, memiliki peranan yang sangat penting karena menyangkut kegiatan masyarakat luas.

"Maka dari itu dalam penyelenggaraan angkutan orang maupun barang, keselamatan harus menjadi priortitas utama. Tata cara mengemudi yang buruk dan ugal-ugalan, dokumen kendaraan yang tidak lengkap, jumlah muatan yang melebihi batas, pelanggaran marka jalan, maupun perlengkapan dan kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai dapat memicu potensi kecelakaan di jalan," ujar Yani.

Ilustrasi kecelakaan bus.SHUTTERSTOCK Ilustrasi kecelakaan bus.

Kecelakaan lalu lintas menurut Yani tak sekadar masalah korban jiwa saja, tapi juga mengakibatkan kerugian yang sangat besar.

Untuk itu, dalam meningkatkan keselamatan pengguna jasa angkutan orang atau barang, serta pengguna jalan raya, perlu diterapkannya sistem manajemen keselamatan, terutama bagi perusahaan angkutan umum.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X